Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu sekaligus menyempurnakan regulasi pengawasan netralitas ASN. Anggota Bawaslu, Herwyn J.H.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, mengapresiasi Thinkleaders dalam menyebarkan semangat anak muda untuk berpartisipasi menjaga demokrasi. Dia menilai masa nontahapan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyebut bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus menjadi ruang lahirnya inovasi yang mampu memperkuat tata kelola dan kinerja organisasi. Menurutnya, pengembangan kapasitas aparatur menjadi kunci agar Bawaslu mampu menjawab tantangan kelembagaan yang semakin kompleks dan dinamis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, mengatakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu merupakan langkah strategis dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2027. Menurutnya, sekretariat memiliki peran penting sebagai unsur pendukung yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Inspektur Utama Bawaslu, Rini Wartini, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun mitigasi risiko pengelolaan dana hibah pemilihan. Hal tersebut, kata dia, dilakukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah potensi persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung kinerja Bawaslu yang spesifik dan penuh tantangan. Saat ini, Bawaslu masih kekurangan pejabat fungsional, dengan jumlah PNS baru sekitar 5.000 orang dari total 12.000 pegawai.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh ukuran organisasinya, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.
Kepulauan Seribu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa integritas Pemilu 2029 harus dibangun sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, berharap Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 284 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 bisa berdampak terhadap penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu 2029. Menurutnya, dalam konteks penanganan pelanggaran, keberhasilan lembaga tidak lagi dihitung dari banyaknya jumlah perkara yang diproses.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasalnya, ia mengatakan bahwa waktu pelaksanaan semakin dekat, sementara belum ada ketetapan hukum yang pasti terkait pemilu.
