Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan jajaran Bawaslu bukan pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Untuk itu, dia meminta jajaran tetap bekerja menguatkan demokrasi, meski tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan.
"Tidak ada tahapan pemilu bukan berarti Bawaslu nganggur. Kita ini bukan ad hoc, kita itu badan tetap. Kita itu bukan pekerja tahapan pemilu, kita itu pekerja demokrasi," katanya saat memberikan arahan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Jumat (7/3/2025).
Dia mengingatkan meski tidak ada lagi tahapan pemilu, tidak terdapat PSU, penguatan demokrasi oleh Bawaslu harus terus ditingkatkan.
"Kita itu dibayar lima tahun, buka dibayar pertahapan. Jika ada tahapan pemilu kita kerja, kalau tidak ada tahapan kita tidak kerja, tidak begitu.
Dia meminta seluruh jajaran Bawaslu melakukan penguatan demokrasi, dengan mekanisme partisipatif. "Pengawasan kita gotong royong, partisipatif yang melibatkan masyarakat. Pemilu itu lingkup terkecil dari sebuah demokrasi," tegasnya.
Salah satu caranya, kata dia, dengan rutin melakukan diakusi melalui siniar (podcast) di wilayah masing-masing. "Efisiensi jangan jadi sindrom. Harusnya kita bangga dapat melakukan kerja-kerja demokrasi lebih efektif," ungkapnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Robi Ardianto
