Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tetap menjadi program Bawaslu, meskipun tak lagi masuk prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.
"SKPP merupakan representasi Bawaslu dalam UU Pemilu," ujarnya saat memberikan sambuatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.
Dia menjelaskan, sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19, semua kementrian/lembaga mengalami pemangkasan anggaran, termasuk Bawaslu. Namun dirinya menegaskan, pemotongan anggaran tersebut jangan sampai mengganggu program-program pengawasan Bawaslu seperti SKPP.
"Ini akibat Covid-19, ekonomi negara belum membaik," terangnya.
Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu La Bayoni menjelaskan SKPP untuk tahun 2021 ditargetkan berlangsung untuk 248 daerah. Rinciannya: 148 kabupaten/kota yang sudah terbentuk di tahun 2020 ditambah sisanya 100 kabupaten/kota yang belum terbentuk.
La Bayon mengatakan kegiatan Rakor Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 ini bertujuan untuk salah satunya membangun singkronisasi dan koordinasi serta menyamakan persepsi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan program Pengawasan Partisipatif tahun 2021.
"Sekaligus menerima masukan dari para narasumber tentang program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu tahun 2021," pungkasnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
