Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kerja Bawaslu pada masa nontahapan pemilu dan pemilihan justru lebih keras dibandingkan pada masa tahapan. Sebab, kata Totok, pada masa nontahapan tugas Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran dan konsolidasi demokrasi.
"Ketika nontahapan, tugas Bawaslu melakukan konsolidasi demokrasi dengan pemilih, pemangku kepentingan, dan masyarakat, sehingga ke depan tidak ada lagi yang bilang penyelenggara pemilu saat tidak ada tahapan tidak bekerja," kata Totok saat membuka Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik, Kamis, (25/9/2025).
Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa ini menambahkan, penguatan kelembagaan yang digelar di seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar berjalan lebih demokratis dan adil. Sebab, sambung Totok, saat ini masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki pada pemilu selanjutnya.
"Saya harap para pejabat daerah, ASN, maupun kepala daerah tidak membuat kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu. Hal ini sebagai salah satu langkah menghindari keterlibatan aparat atau praktik cawe-cawe dalam pemilu," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jawa Timur A Warits mengatakan, saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Jatim kurang memadai. Namun, kata Warits, kendala tersebut tidak mengurangi semangat dan komitmen Bawaslu untuk mewujudkan lembaga yang modern, adaptif, dan informatif.
Sekadar informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi II Arif Wibowo, Tenaga Ahli DPR RI Komisi II La Ode Khairul, dan Dekan FISIP UINSA Surabaya H. Abdul Chaliq, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, KPU Gresik, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik dan Komunitas Wartawan Gresik.
Editor: Dey
Fotografer: Hendi Poernawan
