Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan wartawan merupakan mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Melalui kerja-kerja jurnalistik, dia meyakini, pers mampu membangun kepercayaan masyarakat hingga nantinya terpilih para pemimpin yang terlegitimasi melalui proses pemilu yang aman, jujur, dan adil.
"Wartawan itu tulang punggung kita, kawan strategis kita untuk menjadikan pemilu berkeadilan," seru Totok dalam Rapat Koordinasi bersama 35 jurnalis di Jawa Timur, Sabtu (26/11/2022).
Dia menceritakan hubungan strategis pengawas pemilu tak hanya soal sejarah dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Totok bercerita, sebelum tahun 2009 salah satu syarat menjadi anggota Bawaslu berasal dari kalangan jurnalis, sementara tugas pengawas pemilu dan pers sama yakni mengawasi.
Dia meyakini Bawaslu dan wartawan mampu berkolaborasi untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih aman, nyaman dan lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya. "Tanpa wartawan, kejanggalan, kelebihan, kekurang pemilu tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dikabarkan ke masyarakat," kata lelaki yang pernah menjadi wartawan sejak 1987 itu.
"Jurnalis selalu berpijak pada kebenaran dan mereka yang lemah, menjadi tumpuan akses serta kekuatan wartawan untuk membuat mereka berdaya. Pemilu dan wartawan bagaikan ikan dan air, ikan kan hanya bisa hidup di air," imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi dengan jurnalis itu, hadir tiga nara sumber yang memantik jalannya forum. Ketiganya yaitu Royin Fauziana dari Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Timur, Algooth Putranto Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI), serta Abdi Purnomo Sekretaris MPD AJI Indonesia.
Menyampaikan tema regulasi dan etika pemberitaan/penyiaran media tv pada masa tahapan pemilu, Royin mengatakan Bawaslu, KPI, serta insan pers bakal bekerja keras pada tahapan kampanye Pemilu 2024. Pada tahapan itu biasanya akan ada surat edaran terkait batasan iklan kampanye peserta pemilu, khususnya untuk media penyiaran seperti televisi dan radio.
"Dalam membuat pemberitaan/penyiaran berkaitan dengan pengawasan pemilu, kita harus menyiapkan konten profesional, menjaga indeoenden, menjujung tinggi kode etik jurnalistik," kata Royin.
Sedangkan Algooth mengusulkan adanya koalisi antara waetawan dengan Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menurutnya penting lantaran mulai tahun 2023 eskalasi tahapan pemilu mulai meningkat, terlebih pemilu kali ini dilakukan serentak menyatukan pemilu presiden, legislatif dan pilkada.
"Usulan kami koalisi wartawan pemilu baik Bawaslu daerah dan pusat. Saya juga sangat melibatkan pelibatan kampus, merdeka belajar," kata dia.
Abdi sendiri mengungkapkan acap kali wartawan hanya fokus kepada momen kejadian dan pasca atau rekonsiliasinya, namun kerapkali melupakan pra-kejadian. Jadi wartawan juga harus kritis pada momen sebelum pemilu. Dalam konteks pra-pemilu ini, wartawan adalah edukator.
"Dalam meliput pemilu pastikan tidak partisan, jangan menjadi corong partai dan kandidat, tidak boleh jadi bagian dalam semua tahapan pemilu, ungkap rekam jejak kandidat, kritisi program/klaim partai selama kampanye," kata Abdi.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Bhakti Satrio
