Bawaslu Gelar Sidang Administrasi Perdana Terkait Rekapitulasi Nasional
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang administrasi perdana terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di rekapitulasi nasional dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor.

Songsong Pelaksanaan Pilkada 2024, Lolly Instruksikan Humas Bawaslu se-Indonesia Cekatan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Humas Bawaslu se-Indonesia dapat langsung bergerak gesit mewartakan kerja-kerja kelembagaan ke masyarakat menggunakan perspektif undang-undang yang berlaku.

Totok Sebut Bawaslu Surati KPU Tiga Kali Soal Sirekap Terkait Konversi Data C1
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan telah menyurati KPU sebanyak tiga kali perihal penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurutnya di tengah rekapitulasi yang berjalan, dia mengimbau KPU memperbaiki konversi penjumlahannya.

Ngabuburit Pengawasan Upaya Perkuat Pencegahan, Lolly Sebut Akan Dilaksanakan di 15 Provinsi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membuka program ‘Ngabuburit Pengawasan’ sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam tujuan menguatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan (Pilkada 2024).

Hasil Pengawasan Bawaslu dalam Rekapitulasi Suara, Bisa Jadi Pertanggungjawaban ke Masyarakat
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan hasil pengawasan Bawaslu selama rekapitulasi suara pemilu di tiap jenjang, dapat menjadi pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

Bawaslu Harap Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Selesai Tepat Waktu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024 selesai tepat waktu pada 20 Maret 2024. Hal tersebut dia nyatakan meskipun tahapan awal rekapitulasi suara tingkat provinsi melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Maret 2024 lalu.
 

Temuan Tambahan DPT di Kuala Lumpur Disidangkan sebagai Perkara Pidana Pemilu di PN Jakpus
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan tindak pidana pemilu tersebut berasal dari temuan Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) terhadap penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kepada Peserta Didik Sespimti Polri, Bagja Sampaikan Kerawanan Pilkada Bisa Lebih Besar dari Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung, bisa saja angka kerawanan Pilkada 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Hal ini menurutnya dikarenakan persaingan calon kepala daerah (cakada) yang sangat tinggi di masing-masing daerah seluruh Indonesia.

Pengawasan PSU Kuala Lumpur: Berjalan Lancar Namun Penuh Catatan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melalukan pengawasan langsung pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia atas temuan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Anggota Bawaslu Puadi mengatakan PSU berjalan dengan lancar namun masih sarat akan catatan.

Bawaslu Daerah Diminta Cepat Merespon Jika Ada Intimidasi kepada Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi. Hal ini penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Bawaslu Rekomendasikan Hilangkan Metode Pos untuk PSU di Kuala Lumpur
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menghilangkan metode Pos. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pemungutan dengan metode Pos sulit dilakukan, terlebih permasalahan pemungutan dengan metode Pos ini sudah terjadi sejak Pemilu 2019 lalu.

Totok Jelaskan Bawaslu Tak Bisa Awasi Audit Dana Kampanye
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu tidak bisa mengawasi audit dana kampanye oleh peserta pemilu yang sedang dilakukan kantor akuntan publik (KAP) idenpenden yang telah ditunjuk oleh KPU. 

Bawaslu Daerah Diminta Sinkronisasikan Data Pengawasan Pemilu 2024 Sekaligus Persiapkan Pengawasan Pilkada 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu di daerah melakukan sinkronisasi data kerja-kerja Pemilu 2024 sekaligus melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024.

Wujudkan Kelembagaan Berbasis Teknologi Informasi, Bawaslu Kembangkan Aplikasi Rekrutmen Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu sedang melakukan pengembangan aplikasi rekrutmen pengawas pemilu. Aplikasi tersebut bertujuan untuk validasi dan verifikasi keabsahan data pengawas pemilu.

Totok Minta Bawaslu Daerah Siapkan Bahan Keterangan Tertulis Mulai Sekarang
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kepada jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan bahan keterangan tertulis demi menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).