Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir NPHD pada 15 September 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Pengawasan berbasis information technology (IT) yang dicanangkan oleh Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang transparan dan berintegritas diperkenalkan di hadapan seratusan peserta Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan Pemilu di Asia bahkan di dunia. Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua Asian Network For Free Elections (ANFREL) Damoso Magbual dalam Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad menghadiri langsung Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III "Transparency & Integrity for Quality Elections" di Denpasar Bali, Selasa (23/8). Forum yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Asian Network For Free Election (ANFREL) ini melibatkan lembaga penyelenggara Pemilu se-Asia, lembaga penggiat Pemilu se-Asia, dan lembaga pemerintah Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Bawaslu RI melakukan pemetaan berupa riset dan kajian potensi rawan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017. Hasil riset dengan nama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2017 tersebut menurutnya merupakan acuan dan referensi bagi semua pihak untuk menciptakan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang lebih demokratis dan berkualitas.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR sejatinya mesti dijadikan acuan dan pedoman untuk menjadikan Pilkada 2017 berjalan secara demokratis. Undang-Undang 10 Tahun 2016 ini dibentuk dan disahkan guna mendorong para pihak khususnya penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk mengelola Pilkada dengan cara yang cerdas.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota Tahun 2017 yang sudah semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu terus memantapkan upaya pengawasan dengan mengedepankan pencegahan. Bawaslu mempererat koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, salah satunya mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Jumat (19/8).
 |
Webmail
