Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 296 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni lalu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat. Dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan kendala Bawaslu dalam mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Dia pun memberikan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan dari para aktivis pegiat pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu merefleksikan semangat kemerdekaan dengan bekerja sepenuh hati. Dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-77 ini, diberikan pula penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 123 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi dengan kurun waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilihnya pada tahapan Pemilu 2014. Seperti yang diketahui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 akan berlangsung dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu selalu menggunakan hasil dan rekomendasi Monitoring Evaluasi (Monev) untuk evaluasi, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi. Karena dapat menunjukkan celah dan kekurangan secara jelas.
Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi, pada pembukaan Penyusunan Instrumen dan Pedoman Monitoring Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2022, Senin, (15/8/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU sebagai anggota dan pengurus partai politik (parpol) di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tindak lanjut tersebut salah satunya berupa imbauan bagi KPU dan jajaran Bawaslu yang namanya dicatut untuk mengajukan keberatan dan permintaan penghapusan data kepada parpol.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap KPU dapat memperluas lagi akun Bawaslu dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam rangka melakukan pengawasan. Hal ini menurutnya penting untuk meningkatkan pengawasan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 di dalam Sipol.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan enam prinsip pembaharuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Menurutnya kedua rancangan Perbawaslu pengganti tersebut merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu sebelumnya dengan perbaikan pelayanan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap uji publik terhadap rancangan
Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dua rancangan Perbawaslu yang mengatur penanganan pelanggaran pemilu ini dapat mengakomodir masukan dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga menghadirkan proses pemilu yang lebih baik.