Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan kepada 16 Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pengganti antar waktu (PAW) untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan tentang verifikasi faktual, sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu bakal menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan tak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Apabila ada pelanggaran HAM, menurutnya Bawaslu akan menangani dengan ketentuan penanganan pelanggaran pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu lantik 110 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berpesan kepada para pejabat terlantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan kerja pengawasan.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD. Anggaran tersebut menurutnya dikeluarkan kepala pemerintahan daerah (gubernur dan bupati/wali kota) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau agar seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bergotong royong memberikan rasa nyaman kepada anggota partai politik (parpol) saat mengawasi tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 saat ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan beberapa permasalahan dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Menurutnya perlunya persamaan persepsi antar-penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam mengantisipasi persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Kalbar periode 2023-2028. Kepada tim seleksi (timsel), Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta agar memprioritaskan sosialisasi perekrutan kepada tiga kelompok masyarakat yakni perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal atau masyarakat adat.
 |
Webmail
