• English
  • Bahasa Indonesia

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 7 April 2017 - 17:21 WIB

 

Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, evaluasi penyelenggaraan Pemilu dilihat dari dua aspek. Kedua aspek itu meliputi integritas manajemen Pilkada dan integritas Proses Pilkada.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 7 April 2017 - 17:00 WIB

 

Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu perlu dilembagakan secara formil. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan menjadi kunci dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 7 April 2017 - 16:55 WIB

 

Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Direktorat Jenderal Kepedudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha mengatakan, data kependudukan merupakan data sentral di negara Indonesia yang diatus dalam konstitusi. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup padat, menurutnya tidak mengejutkan apabila masalah kependudukan muncul pada kegiatan yang sangat bergantung pada data kependudukan seperti penyelenggaraan Pemilu.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 7 April 2017 - 04:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Setelah DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR menetapkan lima Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dan tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Periode Tahun 2017 – 2022, Kamis (6/4), pada hari yang sama tripartit yang terdiri dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu dan KPU menggelar pertemuan dengan kedua belas orang tersebut.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Kamis, 6 April 2017 - 21:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI melakukan evaluasi atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pilkada tahun 2017. Setidaknya, terdapat 30 laporan hasil pengawasan ketidaknetralan ASN di 30 kabupaten/kota dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2017.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 6 April 2017 - 16:23 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh hasil dari proses evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan pengawasan Pilkada Tahun 2017 nantinya akan disusun menjadi sebuah Buku Hasil Evaluasi pengawasan pemilu Bawaslu RI. Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu RI Muhammad saat memberikan arahan pada kegiatan Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Rabu (5/4) malam.

Ditulis oleh : mzaint
pada : Kamis, 6 April 2017 - 14:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4), menetapkan lima Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode Tahun 2017 - 2022 yang diseleksi oleh Komisi II DPR setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan dipilih melalui mekanisme voting.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 6 April 2017 - 02:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari  2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II itu juga tidak luput dari permasalahan. Adanya permasalahan inilah yang mendorong Bawaslu untuk terus melakukan evaluasi. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 22 b huruf d bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 5 April 2017 - 23:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun Penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari  2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II dapat juga tidak luput dari permasalahan. Baik mengkampanyekan kotak kosong yang belum diatur dalam Undang-undang, persoalan daftar pemilih tetap (DPT), disabilitas, pemilih ganda, partisipasi masyarakat yang masih rendah, persoalan KTP maupun surat keterangan (Suket).

Ditulis oleh : Alfa
pada : Rabu, 5 April 2017 - 19:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu penyebab sulitnya menekan praktik politik uang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dinilai karena aturan main yang tidak membuat jera para pelaku.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text