• English
  • Bahasa Indonesia

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 09:59 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Prof Muhammad menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan early warning system  untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 09:19 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Tolok ukur kerawanan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 telah diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhir bulan Agustus lalu. Indek Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai penanda kerawanan, pencegahan konflik, dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan demi mensukseskan Pilkada.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 08:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa Bawaslu diberikan kewenangan besar dalam menangani tindak pidana pemilu salah satunya politik uang. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 18 Oktober 2016 - 21:46 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2015 telah menghantarkan nama baik Bawaslu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 18 Oktober 2016 - 12:25 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2016 Gelombang I di Mercure Convention Centre, Jakarta.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 14 Oktober 2016 - 17:51 WIB

Batam,  Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan anggaran tambahan untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017 segera dikucurkan. Penambahan anggaran tersebut  berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menetapkan penambahan kewenangan bagi Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dan penanganan tindak pidana pemilu.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 13 Oktober 2016 - 17:45 WIB

Musi Banyuasin, Badan Pengawas Pemilu- Sekitar seratus masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan mengikuti Sosialisasi Tatap Muka Kep

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 12 Oktober 2016 - 18:29 WIB

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si mengungkapkan bahwa status Aceh berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2017 sebagai daerah pelaksana pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dengan upaya serius berbagai pihak dalam pelaksanaannya, potensi rawan Pilkada Aceh diharapkan dapat diminimalisir.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 11 Oktober 2016 - 06:59 WIB

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshidiqie mengajak seratusan peserta Rakor Stakeholder Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Aceh 2017 untuk menjadikan Pilkada di Aceh yang bersyariat. Hal ini dimaksudkan, Pilkada yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jadikan Pilkada di Aceh ini, Pilkada yang damai, berintegritas, dan bersyariat.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 10 Oktober 2016 - 23:08 WIB

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bersama Bawaslu RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Aceh tahun 2017 pada 9 s.d. 11 Oktober 2017 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text