• English
  • Bahasa Indonesia

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan penggantian antarwaktu (PAW) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengingat padatnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 (biasa disebut Pilkada 2024) yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mempersiapkan perekruta

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Dalam peresmian tersebut, Bagja berharap Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi pusat pembahasan proses demokrasi.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 23 Maret 2015 - 13:14 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Adi Suryadi  Culla megatakan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara. Menurutnya tanpa adanya partisipasi demokrasi adalah omong kosong atau tidak berarti.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 20 Maret 2015 - 13:03 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Komisi Yudisial (KY) turut menggandeng perguruan tinggi untuk mengawasi peradilan banding sengketa proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota (GBW). Hal itu untuk meminimalisir penyimpangan proses peradilan dan pengambilan putusan sengketa.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 20 Maret 2015 - 12:42 WIB

Badan Pengawas Pemilu – Dualime kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum mencapai titik temu dikhawatirkan dapat mengakibatkan konflik pendaftaran calon kepala daerah dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2015.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 20 Maret 2015 - 11:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jika belajar belajar dari pileg dan pilpres wajar apabila ada kekhawatiran terhadap lembaga survei. Apalagi, pilkada hampir serupa pilpres dalam skala lebih kecil.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Kamis, 19 Maret 2015 - 16:56 WIB

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 19 Maret 2015 - 16:22 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu -  Bawaslu RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan seminar internasional bertema “Democracy and Election : Solution For Establishing Good Governance”.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 17 Maret 2015 - 18:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menggulirkan penambahan dana subsidi untuk partai politik hingga Rp 1 triliun. Menurut Cendekiawan dan Pakar Politik Yudi Latief, jika wacana itu diwujudkan maka harus diiringi juga dengan penguatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

Ditulis oleh : admin
pada : Selasa, 17 Maret 2015 - 10:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Setelah Bawaslu Jateng membentuk Tim Seleksi  Calon Anggota Panwas Kabupaten yang terdiri dari unsur akademisi, profesional serta tokoh masyarakat yang mempunyai integritas dan menetapkan M.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 16 Maret 2015 - 17:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 16 Maret 2015 - 16:06 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum menyatakan berpegang kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan pengurus partai yang sah  mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU berharap sebulan sebelum pendaftaran calon peserta pilkada, Kemenhukam sudah mengirimkan SK soal kepengurusan partai yang sah.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text