Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilu Aceh dan Panwaslih Pemilihan Aceh saling berkoordinasi dan berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kemeriahan Natal Bersama Bawaslu Tahun 2022. Dia berharap natal ini dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dalam kebhinekaan yang ada di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Presiden Joko Widodo mendukung penuh program pengawasan media sosial yang akan dilakukan Bawaslu. Menurut Jokowi banyak persoalan yang dimulai dari media sosial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya, kata dia, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Presiden Joko Widodo menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkina terjadinya pelanggaran. Hal itu disampaikannya saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/12/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda menegaskan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dilakukan secara terbuka dan tidak ada titipan. Dia mengatakan itu saat menerima laporan rekrutmen panwascam se-Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, (16/12/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mempersilakan Partai Ummat untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran verifikasi faktual atau sengketa proses Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat jumpa pers di Media Center Bawaslu, Kamis, (15/12/2022).
“Silakan lapor ke Bawaslu. Partai Ummat memiliki waktu sampai Senin 19 Desember 2022,” jelasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan lima masalah dalam tahapan pengawasan verifikasi faktual (verfak) dan verfak perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, lima masalah ini memengaruhi efektifitas pelaksanaan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.