• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pemilu 2024.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan ujung tombak pengawasan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mewanti-wanti para pengawas pemilu untuk bersiap menghadapi tahapan Pemilihan 2024 yang semakin krusial. Para pengawas pemilu diminta menyiapkan diri terkait pemahaman pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS. Proses pendaftaran akan dibuka mulai 12 hingga 28 September 2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 7 Agustus 2024 - 22:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan kebijakan desain regulasi pemilu untuk masa depan. Beberapa hal yang disebutkan terkait isu ketidakpastian hukum aturan teknis, isu politik uang, kampanye, hingga masalah sumber daya manusia pengawas pemilu.

Ditulis oleh : Nofiar
pada : Rabu, 7 Agustus 2024 - 20:03 WIB

Malang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu lalu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian sengketa, serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian sengketa di pemilihan mendatang.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Rabu, 7 Agustus 2024 - 19:55 WIB

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pemilihan 2024, Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan amunisi untuk penanganan pelanggaran. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi penanganan pelanggaran saat pemilu.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 6 Agustus 2024 - 19:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan frasa memeriksa dan memutus yang dilakukan KPU dalam Pasal 140 Undang Undang 10/2016 terkait pelanggaran administrasi, hendaknya tetap dimaknai berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dia memandang KPU tidak perlu melakukan kajian atau pemeriksaan dari awal pelanggaran administrasi tersebut karena objeknya adalah rekomendasi Bawaslu.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Senin, 5 Agustus 2024 - 22:45 WIB

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak mahasiwa dan akademisi di Kota Palangka Raya untuk ambil peran dalam tahapan Pemilihan Serentak. Dengan cara menggunakan gadget atau ponsel pintar.
 

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Senin, 5 Agustus 2024 - 22:17 WIB

Kalimantan Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap kerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
 

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Minggu, 4 Agustus 2024 - 20:05 WIB

Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, Bawaslu melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 berdasarkan empat fokus. Empat fokus pengawasan tersebut meliputi pembentukan pantarlih, pengawasan prosedur pelaksanaan coklit, pengawasan kejadian khusus lainnya, dan keempat pengawasan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), DPSHP, DPT, atau DPTb.

Ditulis oleh : Nofiar
pada : Minggu, 4 Agustus 2024 - 19:47 WIB

Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan pengawas pemilu harus berkaca dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 lalu. Berdasarkan PHPU Pemilu 2024, dia meminta jajaran pengawas untuk perkuat data, fakta, dan kata.

Dia menyampaikan, fakta adalah hasil nyata di lapangan dari laporan pengawasan Bawaslu. Selanjutnya, data sebagai bukti mulai laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, atau rekomendasi.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Minggu, 4 Agustus 2024 - 09:27 WIB

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan seluruh jajaran pengawas pemilu akan menyosialisasikan secara masif aturan yang terdapat dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang 10/2016, salah satunya terkait netralitas kepala desa dalam gelaran pemilihan.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Sabtu, 3 Agustus 2024 - 19:53 WIB

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Hewyn JH Malonda menegaskan Pengawas Kecamatan (Panwascam) disamping ketegasan dan keberanian harus disertai keterampilan khusus berkomunikasi dalam mengawasi Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Halaman

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text