Webmail
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024.
FUNGSI dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu diusulkan akan diperkuat dalam revisi Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui perlu adanya penguatan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni bisa menjatuhkan sanksi administratif. Dengan begitu, kata dia, penegakkan hukum terkait sanksi administratif tidak akan berlarut-larut.
Jakarta, Beritaempat – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemerintah mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengadili hingga mendiskualifikasi para pasangan calon (paslon) kepala daerah.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara mempertegas pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam pilkada. "Kalau ingin betul-betul memberikan efek jera, sanksinya harus tegas dan terbuka untuk umum," kata anggota Bawaslu Nasrullah dalam seminar nasional bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2015, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Sabtu (23/4).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menilai positif penambahan kewenangan oleh Pemerintah dan DPR untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, termasuk pelanggaran politik uang. Selain mempercepat proses penindakan, hal itu juga mencegah terjadinya pelanggaran.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka membangun sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang kecurangan saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar diskusi kepemiluan: "Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi". Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Harper, Yogyakarta ini mengundang sejumlah pakar dan praktisi di bidang teknologi informasi.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar internasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu” di Yogyakarta, Rabu (20/4). Seminar yang digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan Negara-negara sahabat itu menghadirkan perwakilan dari Argentina, India, dan akademisi sekaligus penyelenggara pemilu dari Belanda.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH.,MH, Dr.Hasrat Arief Saleh, MS dan Rosniaty Azis, S.P.,M.Si serta di saksikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Rahim, SE.,MM telah selesai melaksanakan Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Takalar.
Depok, Badan Pengawas Pemilu - Sumber penanganan pelanggaran berasal dari temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon. Setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang ditangani akan dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Pengawas Pemilu.
Manila, Badan Pengawas Pemilu – Jelang pelaksanaan pemilu di Filipina pada 9 Mei mendatang, Bawaslu RI diundang untuk berbagi ilmu tentang pengawasan pemilu di Negara tersebut. Pada acara bertema “Forum on Electoral Contest Resolution in Indonesia and the Philippines” yang berlangsung pada Rabu (13/4) kemarin di Manila, ketua Bawaslu RI Muhammad memaparkan bagaimana peranan pengawas pemilu dalam penegakan demokrasi di Indonesia.
 |
