Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara. E-Government dinilai dapat menjadi penghubung antar kepentingan dengan menjamin keamanan informasi serta kecepatan transaksi dan kemudahan akses.
Sungailiat Babel, Badan Pengawas Pemilu –Politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Pilkada bukan “pasar” dimana ada penjual dan pembeli. “Jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat,” demikian kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10).
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyampaikan bahwa tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat tetapi sayangnya partai politik (parpol) kadang-kadang lalai dengan tugasnya. Parpol atau calon legislatif (caleg) rata-rata menjelang Pilkada baru turun ke lapangan.
Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron menegaskan, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dalam tahapan Pilkada akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Bawaslu menurutnya telah merumuskan aturan teknis tentang sanksi bagi pelaku politik uang tersebut dalam Peraturan Bawaslu.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo menggelar Apel Siaga Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, di Alun-Alun Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Kamis (27/10).
Barito Kuala, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (27/10). Nelson berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017 mendatang hendaknya berlangsung secara demokratis dan memberikan kebahagiaan, bukan rasa pilu pada masyarakat.
Sarolangun, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu RI Muhammad menjadi narasumber bersama anggota Koimis II DPR RI Arteria Dahlan serta Pj Bupati Sarolangun Arief Munandar. Kedatangan orang nomor satu di Bawaslu ini dalam rangka sosialisasi dan tatap muka dengan stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2017 yang disiarkan secara langsung oleh RRI Provinsi Jambi.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulbar dan Bawaslu RI gelar penandatanganan Fakta Integritas bagi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulbar. Fakta Integritas tersebut berisi tentang kesiapan pasangan calon untuk mengikuti kompetisi secara sehat tanpa kecurangan.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan permasalahan DPT di Sulawesi Barat merupakan salah satu alasan mengapa Bawaslu RI harus lebih awal hadir di Sulbar. Beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat dalam kurung waktu kurang dari setahun mengalami penambahan daftar pemilih yang signifikan. Telah muncul sebuah praduga jangan sampai daftar pemilih di mark-up.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Busran Riyandi mengatakan masih banyak warga Sulbar yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih bermasalah. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui KPU RI, sekitar 231.000 dari 1.067.714 daftar pemilih potensial di Sulbar belum memiliki NIK.
 |
Webmail
