• English
  • Bahasa Indonesia

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meresmikan ruang sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam peresmian tersebut, Lolly berharap usai Pilkada 2024 nanti, ruangan sidang tidak ramai didatangi oleh peserta pemilu maupun masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) merupakan garda terdepan kelembagaan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Rabu, 29 April 2020 - 11:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, salah satu fungsi penyelesaian sengketa sebagai sarana perlindungan hak politik untuk dipilih.

"Hak konstitusional itu terbagi dua dalam pemilihan pertama hak untuk dipilih dan kedua hak unntuk memilih. Bawaslu mempertahankan keduanya," jelas bagja dalam Rapat Koordinasi Internal Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kepri, Selasa (28/4/2020).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 28 April 2020 - 17:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seiring masih maraknya penyebaran pandemik virus Korona, usulan melakukan 'e-voting' (elektronik voting/pemungutan suara secara elektronik) untuk Pilkada 2020 pun mengemuka. Namun melihat situasi saat ini, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indonesia masih belum siap.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 28 April 2020 - 10:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, ada dua syarat utama yang harus terpenuhi agar penundaan Pilkada 2020 bisa berlangsung tak sampai tiga bulan, atau pemungutan suara pada 9 Desember 2020 dari sebelumnya 23 September. Menurutnya, dua syarat tersebut adalah musibah pandemik covid-19 harus benar-benar sudah reda paling lama akhir Mei dan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) paling lambat akhir bulan April 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 28 April 2020 - 05:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk menunggu perintah dari pusat terkait pengaktifan kembali jajaran Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam), serta Panwas Kelurahan/Desa.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Senin, 27 April 2020 - 18:46 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan, anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dibekukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembekuan termaktub melalui surat edaran Nomor: 270/2931/SJ perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 27 April 2020 - 17:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengusulkan adanya penekanan poin penyederhanaan proses tiap tahapan untuk Pilkada Serentak 2020 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Senin, 27 April 2020 - 16:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi hadirnya tadarus pengawasan pemilu yang diprakarsai bagian sosialisasi saat masa covid-19 ini selama bulan Ramadan. Menurutnya, semangat dan aktivitas menghadapi Pilkada 2020 melalui Daring Tadarus Pengawasan Pemilu merupakan bagian Bawaslu dalam mempersiapkan seluruh jajarannya untuk semakin siap mengawasi pelaksaan pilkada yang direncanakan berlangsung 9 Desember 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 27 April 2020 - 00:00 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Tengah mendesak para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral dalam momentum Pilkada 2020. Desakan ini merupakan respon usai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada lima ASN di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Kamis, 23 April 2020 - 16:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, adanya potensi malapraktik elektoral akibat penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang disetujui DPR dan pemerintah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Rabu, 22 April 2020 - 17:55 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah memeriksa 368 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) sampai dengan 18 April 2020. Rinciannya, sebanyak 39 kasus dihentikan, 5 kasus dalam proses pemeriksaan, dan 324 kasus telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text