Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring. Dia menjelaskan forum tersebut guna membahas sengketa-sengketa yang terjadi pada Pemilu 2019 serta menjadikannya sebuah refleksi dalam menyongsong Pemilu 2024.
"FGD kali ini untuk membahas sengketa-sengketa yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu dan bisa menjadi refleksi ke depan dalam Pemilu 2024," kata Bagja saat pembukaan FGD melalui daring, Jumat (10/9/2021).
Dengan adanya FGD tersebut juga, Kata Bagja diharapkan pemilu dan pilkada mendatang semakin baik. "Kami harap teman-teman serius dalam membahas hal tersebut," ujar Bagja.
Dalam hal putusan sengketa, Anggota KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU memiliki komitmen dalam menindaklanjuti produk Bawaslu. "KPU memiliki komitmen dalam menindaklanjuti produknya Bawaslu," tegasnya.
Sebagai informasi, permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2019 di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terdapat 772 permohon yang terdiri dari 172 permohonan Bawaslu provinsi, dan 600 permohonan Bawaslu kabupaten/kota.
Sementara itu, total objek sengketa di Bawalu RI sebanyak 48 permohonan dengan pembagian 36 permohonan diajukan dengan objek sengketa surat keputusan Bawaslu RI dan 12 permohonan diajukan dengan objek berita acara.
Lalu, total permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu RI sebanyak 19 permohonan pada tahapan penetapan parpol, 18 perohonan tahapan penetapan daftar calon sementara, 11 permohonan pada tahapan penetapan daftar calon tetap.
Hadir juga dalam acara tersebut Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
