• English
  • Bahasa Indonesia

Herwyn Minta Pengawas Pemilu se-NTT Jaga Kualitas dan Integritas Tinggi

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pegawas dan Kesekretariatan Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi di Nusa Tenggara Timur, Jumat malam (21/6/2024).

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi. Selain itu, menurut dia, pengawas pemilu harus mempunyai integritas tinggi dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Pelajari kembali Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada), Perbawaslu, dan PKPU. Sebab, pemahaman terhadap regulasi sangat penting bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan,” ucapnya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pegawas dan Kesekretariatan Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi di Nusa Tenggara Timur, Jumat malam (21/6/2024).

Dalam forum tersebut, Herwyn juga menegaskan salah satu indikator yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan pengawasan pemilu itu adalah sinergitas komisioner dan sekretariat. Dalam menjalankan tugasnya, dia mengingatkan agar saling bekerja sama dan saling melengkapi.

“Komisioner dan sekretariat penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang sama. Meski berbeda tugas tetapi tujuannya sama yakni mengawal proses dan hasil pemilu yang berintegritas dan berkualitas," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan Bawaslu di setiap tingkatan wajib bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurutnya, penyelenggara pemilu harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Bekerja sesuai ketentuan undang-undang untuk mewujudkan integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu serta untuk mewujudkan pemilu dan pilkada 2024 yang demokratis dan berkualitas," ucap mantan Anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023 ini.

Dia juga berpesan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu harus menjadi komitmen dan tanggung jawab semua pihak.

"Kita harus punya komitmen yang sama tentang kode etik penyelanggara pemilu demi membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu dan pilkada 2024," tutupnya.

Editor: BSW
Foto: Baini Taslihudin

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu