Submitted by Jaa Pradana on Wed, 28/08/2019 - 15:33
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Negara menyambut baik usulan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Hal ini terlontar saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Submitted by Jaa Pradana on Tue, 06/08/2019 - 15:27
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, terus mendorong revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi ini menurutnya sangat penting agar sesuai perkembangan zaman, terutama terkait fungsi pengawasan Bawaslu dalam pilkada.
Submitted by Rama Agusta on Mon, 05/08/2019 - 16:17
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar rapat evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pengawasan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah (pilkada). Tiga Pilkada Serentak (2015, 2017, 2018) dan Pemilu Serentak 2019 lalu direncanakan jadi perpaduan acuan Bawaslu dalam membuat aturan tersebut.