• English
  • Bahasa Indonesia

perbedaan persepsi

Pemerintah Gaungkan Omnibus Law, Fritz Harap UU Pilkada dan UU Pemilu Dikodifikasi

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Share

Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, ada lima masalah yang ditemukan, berdasarkan hasil diskusi dari Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia menangani Pemilu 2019.

Share

Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan untuk Pilkada Serentak 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 sudah optimal. Namun, kerja sama antarinstitusi ini perlu dipererat dan dikuatkan lagi untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Share
Subscribe to RSS - perbedaan persepsi

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu