keterbukaan informasi publik

Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu memiliki 67 informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik atau disebut informasi yang dikecualikan. Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan beberapa di antaranya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempertahankan kinerja dalam memberikan informasi kepada publik. Menurut dia, prestasi yang ditorehkan Bawaslu tidak lepas dari kerja keras bersama dalam jangka waktu yang panjang antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya koordinasi antardivisi pengawasan dan penyelesaian sengketa Bawaslu guna mengakomodir keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta keterbukaan informasi publik seputar informasi kepemiluan. Menurutnya, jajaran Bawaslu, khususnya sub bagian Humas terus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atas kewenangan Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan proses pemilu dan pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sejak 2017 Bawaslu semakin serius melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek pengelolaan informasi publik, namun juga dalam pelayanan informasi publik.

Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Solok melakukan 'sistem jemput bola' dengan melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Solok, Kamis (8/8/2019) Kunjungan ini guna menyampaikan rencana kerja sama bidang keterbukaan informasi.