Submitted by Robi Ardianto on Thu, 27/06/2019 - 18:40
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seluruh pimpinan Bawaslu menghadiri sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ruang siding tersebut, Ketua Bawaslu Abhan memperkenalkan seluruh timnya yang hadir dalam Ruang Sidang Utama MK.
Submitted by Robi Ardianto on Thu, 20/06/2019 - 10:02
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan kembali memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konsitutusi (MK), Rabu (19/6/2019) malam.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 11:47
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berharap seluruh pengawas pemilu harus sudah mengetahui tugas, pokok dan fungsinya sebagai pengawas sehingga bekerja menjadi optimal. Anggota Bawaslu M Afifuddin atau yang akrab disapa Afif, meminta publikasi kinerja perlu ditingkatkan demi menguatkan kerpercayaan publik.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 11:43
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tegaskan tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan jajarannya di daerah. Hal tersebut demi menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu menjadi profesional.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 11:39
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyayangkan selama Pemilu Serentak 2019, banyak sengketa cepat tidak terselesaikan dengan baik lantaran banyak hal tidak tercatat dengan baik.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 11:35
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak jajaran Bawaslu daerah untuk mengerti tugasnya dalam mengawal proses demokrasi. Para pengawas pemilu dengan segala keterbatasan diharapkan bisa maksimal menjalankan kerja demi memperbaiki kualitas demokrasi sehingga lebih baik.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 10:19
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran Bawaslu di daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat. Salah satunya menindaklanjuti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).