Submitted by Rama Agusta on Thu, 08/10/2020 - 17:05
Waropen, Election Supervisory Body - Based on the recommendation of the Bawaslu of Waropen Regency, Papua Province, the Yapen Island District Court decided that four people were jailed.
Submitted by Ranap Tumpal HS on Sat, 08/02/2020 - 00:07
Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan berbagai perbedaan penyelesaian sengketa untuk pemilu dan pilkada. Menurutnya, Bawaslu akan memperbarui prinsip penyelesaian sengketa pilkada dalam rumusan musyawarah hasil perpaduan mediasi dan adjudikasi.
Submitted by Jaa Pradana on Sat, 19/10/2019 - 13:37
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.
Submitted by Jaa Pradana on Tue, 20/08/2019 - 18:09
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua. Laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018.
Submitted by Andrian Habibi on Tue, 06/08/2019 - 16:52
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Melpi Minalria Marpaung mengatakan, pihaknya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg).
Submitted by Reyn Gloria on Wed, 31/07/2019 - 09:12
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Jamaluddin Lado Rua mengakui kebenaran informasi saat rekapitulasi tingkat provinsi, pihaknya memberikan formulir DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) untuk menjadi data penyanding.
Submitted by Rama Agusta on Mon, 29/07/2019 - 19:58
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Amandus Situmorang menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi hanya pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan DPR, sehingga formulir hasil rekapitulasi tingkat kota tidak lagi dibacakan.