• English
  • Bahasa Indonesia
Toli-toli, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Desa Kayulompa menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Maka dari itu untuk mencegah pelanggaran terjadi, Kayulompa mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 183 pejabat administrator/pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan Panwaslih Provinsi Aceh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu siap ikut berpartipasi dalam merumuskan frasa serentak dalam pelaksanaan pemilu bersama DPR dan pemerintah. Rumusan ini penting dibahas oleh lembaga legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Wednesday, 19 February 2014 - 14:50 WIB
Dilihat : 1,328 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Bawaslu melantik anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri di enam titik pada 29 Kantor Perwakilan RI di luar negeri pada Desember 2013, Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri mengadakan rapat pembahasan pola komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu, Kemenlu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Rapat tersebut berlangsung di Jakarta selama tiga hari dan berakhir Rabu (19/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Wednesday, 19 February 2014 - 10:53 WIB
Dilihat : 1,208 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Polemik perbedaan pendapat terkait pembiayaan saksi Parpol oleh pemerintah juga melanda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di depan sejumlah wartawan dan petinggi Parpol, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan dukungannya pada kebijakan pendanaan saksi Parpol oleh negara. "Kami berharap kebijakan tersebut disetujui oleh pemerintah," ujarnya dalam diskusi mingguan Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), di Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Wednesday, 19 February 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 1,125 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Tuesday, 18 February 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 1,499 kali

Jakarta, Bawaslu - Paradigma Bawaslu yang mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Tuesday, 18 February 2014 - 12:53 WIB
Dilihat : 1,161 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Tuesday, 18 February 2014 - 11:54 WIB
Dilihat : 1,167 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Tuesday, 18 February 2014 - 09:56 WIB
Dilihat : 1,066 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Tuesday, 18 February 2014 - 01:19 WIB
Dilihat : 1,198 kali

Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Monday, 17 February 2014 - 16:06 WIB
Dilihat : 1,292 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Monday, 17 February 2014 - 10:06 WIB
Dilihat : 1,161 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text