Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi dinamika politik dan tantangan pengawasan yang kian kompleks, Anggota Bawaslu Puadi mendorong pentingnya penguatan kelembagaan pengawas menuju Pemilu 2029.
“Penguatan bukan hanya dari sisi kompetensi teknis, tetapi juga dari integritas dan komitmen dalam menjaga independensi. Sistem kerja harus efisien, terukur, dan akuntabel. Selain itu, jaringan kerja sama dengan media, akademisi, masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum perlu diperluas dan diperdalam,” tegasnya saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilu 2024 Menuju Pemilu 2029, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Meskipun demikian, dia mengingatkan masih adanya tantangan, seperti netralitas ASN, politik uang, penyebaran hoaks, dan dinamika pengawasan di era digital.
“Pengawasan yang efektif tidak hanya mengandalkan prosedur, tetapi juga memerlukan ketajaman analisis, keberanian menindak, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku politik masyarakat,” ujarnya.
Puadi juga mengapresiasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memfasilitasi forum ini. Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi pembelajaran berharga dengan berbagai capaian, seperti meningkatnya inovasi pengawasan, partisipasi publik yang luas, dan sinergi dengan berbagai pihak.
“Bawaslu DKI Jakarta harus menjadi role model pengawasan pemilu di Indonesia, dengan inovasi berbasis komunitas dan literasi demokrasi yang kuat,” tegasnya.
Ia berharap forum ini melahirkan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi penguatan pengawasan pemilu secara nasional.
“Pemilu 2029 bukan sekadar agenda lima tahunan, tetapi ujian keberlanjutan demokrasi yang harus kita menangkan dengan integritas,” tutup Puadi.
Editor: Reyn Gloria
Foto : Nofiar
