Berita

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, pengelola Barang Milik Negara (BMN) harus cermat dan bertanggung jawab dalam menghadapi audit reguler Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018.

"Jadi bukan sekadar membuat laporan tetapi BMN yang dijaga adalah pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK," terang Abhan dalam Acara Penyusunan Laporan BMN Bawaslu Semester II Tahun Anggaran 2017, Minggu (14/1/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar FGD terkait Pedoman dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Putusan Penyelesaian Sengketa di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyusun SOP dalam administrasi penyelesaian sengketa.

"Melalui masukan-masukan yang ada, diharapkan SOP ini dapat mengakomodir semua proses administrasi penyelesaian sengketa," ujar Abhan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta komisi terkait untuk mempersiapkan pelaksananaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun 2018. Rapat yang dihadiri Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Jampidum Noorachmad, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo dipimpin langsung oleh Fadli Zon selaku Plt Ketua DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar diskusi terbuka mengenai Countering Hate Speech In Elections (Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu) di Jakarta, Kamis (11/1/2018). Kegiatan ini menghadirkan International Foundation For Electoral Systems (IFES) Regional Director for Asia Pacific Vasu Mohan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, pegiat pemilu, serta pemantau pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 164 PNS akan mengikuti gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018. Bawaslu memandang perlu diterbitkan norma dan aturan yang lebih khusus untuk mengantisipasi keterlibatan suami/istri pasangan calon yang berstatus PNS.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri rapat bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, masyarakat memiliki peran dan andil yang sangat besar dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Masyarakat berada paling depan bersama penyelenggara Pemilu dalam mengawal proses pelaksanaan Pilkada dan Pemilu nanti.

Menurut Abhan, peran masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2018 nanti tentunya sangat dinanti. Masyarakat bisa menjadi ujung tombak pengawasan partisipatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengatur pengawasan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, kerja sama keempat lembaga ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman dalam hal pengawasan kampanye di media massa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Kemenpan RB, Rabu (10/1/2018

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan audiensi dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Pertemuan tersebut membahas sejumlah, termasuk terkait netralitas Polri dalam Pilkada 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat, Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Pertemuan membahas kerawanan Pilkada seperti politik uang, kampanye hitam, hingga netralitas ASN, TNI, dan Polri serta cara mengatasinya. Terhadap kerawanan tersebut, menurut Mendagri Pemerintah meyakini Bawaslu sudah siap dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat, Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan dan pengawasan pemilu serta rencana kerjasama Bawaslu-Kementerian Dalam Negeri kedepannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Jelang dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pertemuan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018) malam. Pertemuan membahas persoalan potensi pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan meminta jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk tetap membangun kesolidan yang utuh mengingat tugas berat yang tengah diemban di tahun 2018 ini.

"Di tahun 2018 ini, kita akan menghadapi tahun politik yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Tentunya, kesolidan dalam bekerja harus tertanam secara utuh antara Ketua, Anggota, Sekjen, dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu," kata Abhan saat bertindak sebagai pembina pada Apel perdana awal Tahun 2018 di lapangan Bawaslu, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -Pilkada 2018 diprediksi akan menimbulkan persaingan yang ketat. Partai politik (parpol) diminta untuk bersaing secara sehat dengan tidak menghalalkan segala cara, salah satunya politik uang.

Menyikapi akan terjadinya politik uang, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, mengungkap praktik politik uang tidak mudah. Bawaslu perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejak Kamis (4/1/2018) hingga hari ini Jumat (5/1/2018) Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) menggelar mediasi sengketa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 antara tujuh partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam mediasi yang dilakukan secara satu per satu partai politik dengan KPU tersebut, tidak tercapai kata sepakat sehingga penyelesaian sengketa proses akan dilanjutkan dalam sidang adjudikasi.