Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong program KPK yang meluncurkan program kampanye bertajuk 'Hajar Serangan Fajar'. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap, program KPK tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan Bawaslu yang telah dijalankan melalui program pengawasan partisipatif.
"Kami (Bawaslu) berharap, hal-hal seperti ini yang akan menjadi tonggak perjuangan menjaga kedaulatan demokrasi. Apalagi program KPK tersebut sejalan dengan pengawasan partisipatif milik Bawaslu," kata Bagja saat menyampaikan itu di Auditorium KPK, Jumat (14/7/2023).
Dia menjelaskan kepada audiens bahwa pengawas partisipatif yang dimiliki Bawaslu adalah sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik.
Sebagai pemegang kedaulatan dia menambahkan, posisi masyarakat dalam pemilu, ditempatkan sebagai subyek,
termasuk dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan pemilu.
"Bawaslu, dari awal berdiri, tugas kami adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu. Terutama pengawasan dalam hal politik uang," terangnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan politik uang adalah hal nyata yang terjadi di masyarakat. Sehingga perlu pendekatan budaya dalam mengantisipasi politik uang dalam pemilu.
"Saya pikir hasil kajian dan rekomendasi KPK untuk menginisiasi masyarakat agar tidak terjerar politik uang, sangatlah bagus," kata Hasyim.
Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan proses demokrasi dengan menghindari politik uang. Sebab menurutnya, politik uang adalah sumber dari masalah korupsi di Indonesia.
Editor: Hendi Purnawan
Foto: Rama Agusta
