Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Haryono mengatakan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bawaslu sebagai panglima data untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi produk hukum Bawaslu. Hal tersebut disampaikan Totok saat sambutan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan JDIH Bawaslu Tahun 2022 gelombang pertama di Bogor, Rabu (08/06/2022).
“JDIH ini saya melihatnya sebagai corong atau wadah yang mampu memudahkan semua pihak terutama peserta pemilu dan masyarakat dalam mencari informasi produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu,” tambah mantan Anggota Bawaslu Jawa Timur tersebut.
Melalui JDIH, dia menilai masyarakat bisa paham apa yang dilakukan oleh Bawaslu , produk hukum apa yang dilahirkan Bawaslu, dan putusan jenis pelanggaran apa yang disahkan Bawaslu.
Selain itu, kata Totok, JDIH juga bisa dijadikan tolok ukur dan wadah pembelajaran bagi peserta pemilu. Misal, produk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang di dalamnya mengatur tata cara pelaksanaan pengawasan pemilu, apa saja yang dilarang, pun sebaliknya.
“Saya kira JDIH Bawaslu juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang akan bertarung karena terdapat data aturan main di dalamnya, seperti Perbawaslu atau produk hukum lainnya,” jelas Totok
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini juga berharap JDIH Bawaslu jauh lebih baik mengingat pemilu dan pilkada ke depan jauh lebih kompleks.
“Saya dan semua kita berharap JDIH Bawaslu jauh lebih baik ya. Jauh lebih memudahkan siapapun dalam mencari informasi produk hukum Bawaslu,” pungkas dia.
Rakernis Pengelolaan JDIH Bawaslu Tahun 2022 gelombang pertama ini turut juga dihadiri Deputi Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum dan Humas Agung B.G.B Indra Atmaja, Tenaga Ahli Divisi Hukum Abdullah, dan staf operator JDIH sebagai peserta dari delapan Bawaslu Provinsi.