Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak termasuk tokoh agama untuk ikut serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, tokoh agama menjadi salah satu pihak yang paling penting dalam menyampaikan ujaran-ujaran yang dapat menentramkan pemilih dan menebarkan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.
Ia menuturkan apabila semua tokoh agama dalam ceramah atau khotbahnya memberi ketentraman yang mendinginkan, tentu akan sangat membantu meminimalisir potensi konflik. Poinnya, sambung Afif, adalah Bawaslu ingin ada referensi yang sifatnya opsional dan tidak wajib dipakai. Bawaslu ingin semua agama punya rujukan tentang praktik politik uang dan politisasi SARA dalam agama itu seperti apa.
“Kami yakin 1000 persen bahwa semua agama pasti melarang adanya politik uang. Bahwa semua agama pasti melarang politik adu domba berbasis SARA. Bahwa semua agama pasti ingin semua umatnya untuk menggunakan hak pilih,” ujarnya pada kegiatan Deklarasi Kampanye Pemilu Bebas Konflik dan Diskusi Komitmen Pemilu Bebas Konflik, di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, (12/2/2018).
Dari catatan Bawaslu, politik uang dan SARA dalam lima tahun terakhir menjadi isu yang merata di semua daerah. Sebelumnya pada 10 Februari 2018 lalu, lanjut Afif, Bawaslu telah mendeklarasikan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada 2018.
“Dari segi penyelenggara kami bertugas mencegah dan mengawasinya. Paling tidak pecegahan ini telah diinisiasi,” imbuhnya.
Bawaslu memandang bahwa politik uang mempunyai daya rusak yang luar biasa apalagi terkait isu SARA yang mempunyai potensi konflik yang dahsyat. Apalagi potensi SARA akan semakin cepat menyebar jika viral di media sosial.
“Yang kami inginkan adalah semua aktor dengan kapasitasnya masing-masing menjadi mitra yang baik bagi pengawas agar pemilu menjadi lebih baik,” ujarnya.