Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Muhammad Najib menyampaikan visinya adalah menjadi Komisioner Bawaslu RI yang berperan penting dalam mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Indikator dari keberhasilan sebagai lembaga terpercaya, Bawaslu efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran ataupun jumlah pelanggaran yang terjadi sedikit.
“Jika tetap terjadi pelanggaran, Bawaslu bisa menemukan indikasi pelanggaran dan masyarakat menyampaikan laporan atau informasi awal pelanggaran,” kata Najib saat penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4). Ia menambahkan, apabila terjadi pelanggaran maka Bawaslu akan menindak temuan dan laporan atau informasi awal pelangaran pemilu secara cepat, akurat, dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, Najib memiliki enam misi dan program strategis yang akan dijalankannya apabila terpilih. Pertama adalah membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid. Hal itu dapat dilakukan lewat perbaikan pola rekrutmen komisioner/staf serta perbaikan sistem dan pola penguatan kapasitas sDM komisioner dan staf Bawaslu/Panwas.
“Juga perluasan peran dan fungsi staf Bawaslu dalam mendukung kerja pengawasan dan penindakan pelanggaran,” ujarnya.
Najib juga ingin mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Menurutnya penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan Peta TPS rawan harus dibuat lebih akurat atau valid sebagai basis penentuan fokus pengawasan. Selain itu juga penyusunan SOP dan pedoman teknis pengawasan serta instrument pengawasan yang lebih operasional dan tepat sasaran dalam memandu kerja pengawasan di lapangan.
Dalam pemaparan, Ketua Bawaslu Provinsi DIY ini juga menjanjikan penguatan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Untuk mendukung program ini maka akan dibuatkan aplikasi sebagai alat bantu pengawasan yang bersifat terpadu dan komprehensif dalam memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam menyampaikan informasi awal pelanggaran.
“Serta bagi pengawas dalam penyampaian laporan tentang temuan dan penanganan pelanggaran,” ujarnya.
Sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif juga menjadi prioritas dari Najib. Menurutnya peningkatan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu adalah hal yang penting. Kedepannya, menurutnya perlu dilakukan perbaikan konsep dan SOP implementasi program pengawasan partisipatif sebagai acuan bersama seluruh level pengawas untuk mendorong keterlibatan masyarakat.
“Juga pembangunan laboratorium pengawasan partisipatif sebagai basis study pengembangan program pengawasan partisipatid dan pusat belajar Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta berbagai Negara lain tentang implementasi program pengawasan partisipatif,” kata Najib.
Terakhir, menurutnya peningkatan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan. Hal ini dilakukan dengan intensifikasi ekspose hasil kerja pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa di media massa serta mengintensifkan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi.
Penulis: Haryo
Foto: Zain
 |
 |
Webmail
