Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Fritz Edward Siregar mengusung visi “Membawa Bawaslu Sebagai Lembaga yang Profesional, Modern, dan Terpercaya”. Apabila visi tersebut terwujud, maka tujuan bersama untuk menciptakan proses demokrasi yang terkonsolidasi akan tercapai.
Fritz mengungkapkan, untuk menjadi lembaga yang professional Bawaslu harus mampu menjaring orang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dalam prosesnya seleksi mesti menggandeng sejumlah pihak agar lebih transparan. Menurutnya, profesionalisme tidak hanya harus dimiliki pengawas melainkan juga jajaran Sekretariat Jenderal.
“Proses pembelajaran yang tidak berhenti untuk dapat memastikan bahwa lembaga Bawaslu di pusat dan daerah berjalan secara bersamaan. Bawaslu terdiri dari jajaran di provinsi, panwas, dan harus ada satu langkah bersama untuk dapat memahami hal yang sama,” katanya.
Apabila professional telah tercapai, Pengajar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera ini menjelaskan bahwa hal yang harus dikejar berikutnya adalah modern. Menurutnya Bawaslu kedepan mesti lebih banyak memanfaatkan teknologi ketimbang saat ini. Hal-hal yang dapat dilakukan, video conference nantinya bisa digunakan untuk memperkuat koordinasi, pembangunan sistem manajemen perkara, pembangunan sistem database putusan, dan sistem hotline 24 jam.
“Juga sistem ujian online dan video online untuk pembelajaran dan peningkatan kemampuan. Jika konsep itu kita gunakan di Bawaslu, permaslahaan apa yang masih belum dipahami oleh teman-teman di Bawaslu, dapat diketahui dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Ketika lembaga telah profesional dan modern, menurutnya akan muncul kepercayaan. Ia menambahkan untuk memunculkan kepercayaan, maka juga perlu ada pelaksanaan yang konsisten serta kejelasan peraturan pelaksanaan yang tidak multitafsir.
“Dan apabila visi dapat dijalankan maka tujuan kita bersama untuk ciptakan prose demokrasi yang terkonsolidasi akan tercapai. Peserta pemilu dan masyarakat juga mengerti terhadap proses dan bagaimana Bawaslu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Serta, meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pemilu, terutama sistem penegakan hukum pemilu,” pungkas Fritz.
Penulis: Haryo
Foto: Zain/Muhtar
 |
 |
Webmail
