• English
  • Bahasa Indonesia

Pilkada Bukan “Pasar” Namun Sebuah Proses Demokrasi

Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10).

Sungailiat Babel, Badan Pengawas Pemilu –Politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Pilkada bukan “pasar” dimana ada penjual dan pembeli. “Jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat,” demikian kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10).

 

Ia menambahkan, telah menjadi tugas kita semua untuk mendorong partisipasi pemilih. Bukan hanya dari segi angkanya atau persentasenya, tapi yang paling penting kuatnya nilai partisipasi itu.

 

Muhammad meminta kepada para peserta pemilu dan tim suksesnya untuk bisa memperlihatkan dan menghadirkan pendidikan politik yang terhormat kepada masyarakat. Dia mengharapkan dengan pendekatan pimpinan partai politik mengajak para pemilih untuk memilih sesuai yang diyakininya.

 

“Pilkada bukan “Pasar” tetapi sebuah proses demokrasi. Jangan mengajak pemilih ke TPS karena politik uang”, tandasnya.

 

Bawaslu RI hadir di provinsi Bangka Belitung untuk memperkuat jajaran pengawas Pemilu Provinsi sampai ke tingkat desa. Bawaslu RI menekankan komitmen agar pengawas pemilu bekerja secara profesional, independen, mandiri dan tidak akan terpengaruh dengan calon Gubernur yang akan maju, siapapun orangnya.

 

Makna pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, menilai dan mengeluarkan rekomendasi. Di dalam undang-undang disebutkan tugas dan  wewenang Bawaslu RI adalah penanggung jawab akhir pengawasan Pilkada. Untuk itu, pengawas pemilu di pusat akan berusaha untuk mengawal  proses penyelenggaraan Pilkada dengan pengawasan DPR, Pemerintah, Media dan DKPP agar bekerja dengan netral  sebagaimana aturan yang ada.

 

“Jika percaya kepada kami (pengawas), kami akan lebih percaya diri bekerja dengan netral”, ujarnya.

 

Muhammad juga mengatakan meskipun pengawas pemilu diberi kewenangan yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi dalam mengelola Pemilu tidaklah semudah yang dibayangkan. Proses penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu sangat rumit dan penuh tantangan. “Jika hanya mengharap kepada kami (penyelenggara pemilu), tentu hasilnya tidak akan maksimal,” terangnya.

 

Selain itu, Penyelenggara pemilu juga manusia biasa, masih rentan terhadap godaan dan intervensi dari pihak/oknum yang menggunakan kekuatan dan kewenangannya untuk mengintervensi supaya menang dengan cara-cara instan atau tidak terhormat. “Tolong jangan goda kami (penyelenggara) agar potensi iblis kami lebih besar. Tetapi dorong kami agar berkerja secara professional,” tegas dia.

 

Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu butuh dukungan semua pihak agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jika penyelenggaraan Pilkada sukses, sesungguhnya menjadi kesuksesan bersama. Namun jika Pilkada ini gagal, itu menjadi tanggung jawab bersama.

 

“Kami butuh kerjasama dan sinergi dari semua pihak. Tanpa tangan yang bersambut kita tidak bisa menghadirkan sebuah Pilkada yang terhormat”, tutur Muhammad.

Penulis/Foto: Muhtar

Editor: Ali Imron

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Friday, 12 June 2020 WIB
Tempat :
Gedung TLC DKPP
Waktu:
Sunday, 26 July 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)
Waktu:
Saturday, 25 July 2020 WIB
Tempat :
Darirng (online)
Waktu:
Thursday, 23 July 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu