Jayapura, Badan Pengawas Pemilu – Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jayapura, Papua berencana untuk menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi/information technology (IT) di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 15 Februari 2017 mendatang. Tantangan kondisi geografis serta jaringan internet di provinsi paling timur di Indonesia tersebut diyakini dapat diatasi lewat kerjasama dengan berbagai pihak.
“Papua umumnya rentan dengan kecurangan, intimidasi dan lainnya saat pemilihan. Sebab itu kami di Panwas coba buat terobosan supaya ada perubahan dalam sistem demokrasi di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Kami punya planing untuk pengawasan berbasis IT di TPS,” kata Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald Michael Manoach disela kegiatan Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakeholder di Kabupaten Jayapura, Jumat (9/9).
Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, lima Kelurahan dan 139 Kampung dengan perkiraan 354 TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. Menurut Ronald, pihaknya siap melaksanakan pengawasan berbasis IT di TPS, baik dari sisi teknis, SDM, maupun anggaran. Dari sisi teknis, nantinya Pengawas TPS di Kabupaten Jayapura akan dilengkapi dengan ponsel cerdas (smartphone) berkamera. Pola yang akan digunakan, Pengawas TPS akan mengambil foto serta video di TPS, baik saat proses pemungutan suara, penghitungan, dan penandatanganan berita acara pemungutan serta penghitungan suara di TPS.
Begitu proses di TPS selesai, maka Pengawas TPS di wilayah-wilayah yang memiliki sinyal internet kuat langsung mengirim file-file tersebut ke Panwas Kabupaten Jayapura. Sementara bagi wilayah yang sulit sinyal, Pengawas TPS akan diarahkan ke titik terdekat yang memungkinkan untuk mengirimkan file.
Panwas Kabupaten Jayapura, sambungnya, telah menjajaki kerjasama dengan salah satu operator telekomunikasi sebagai solusi sulitnya sinyal internet dibeberapa titik. Pihak operator telekomunikasi, sambungnya, tengah memetakan dimana titik-titik terdekat yang dapat digunakan Pengawas TPS di daerah yang sulit sinyal untuk mengirimkan file.
“Jadi nanti mereka (Pengawas TPS) mendatangi tempat terdekat yang ada sinyal, sekitar 1-2 jam untuk langsung dikirim ke Panwas Kabupaten Jayapura. Begitu selesai, kami Panwas Kabupaten sudah punya data yang riil, sehingga ini sebagai antisipasi ketika mungkin nanti ada terjadi perubahan dalam rekap. Kami punya bukti yang sulit untuk dimanipulasi,” tandasnya.
Kerjasama dengan operator telekomunikasi, menurut Ronald juga diupayakan dapat berupa pemberian nomor khusus kepada seluruh Pengawas TPS. “Jadi nanti tiap TPS nomornya akan kita susun rapi dari TPS 01 dan seterusnya. Jadi jelas, begitu masuk, dari nomornya kita sudah tahu,” kata dia. Dan yang penting, sambung Ronald, hal itu untuk menjaga validasi data yang dikirimkan. Pihak operator telekomunikasi, sambungnya, juga menyatakan telah memiliki sistem yang dapat menjamin hal tersebut disalahgunakan maupun dari gangguan hacker.
Menurut Ronald, Distrik Airu merupakan yang paling sulit dari 19 Distrik di Kabupaten Jayapura. Selain dengan operator telekomunikasi, Panwas juga akan menjajaki kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum lama ini meluncurkan BRIsat atau satelit yang dimiliki BRI.
“Karena BRI baru luncurkan Brisat, dan itu mengorbit tepat di atas Papua. Apakah bisa fasilitas satelit itu digunakan untuk 1 distrik itu,” Ronald menambahkan.
Sedangkan dari sisi SDM, Ronald mengatakan masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak asing dengan penggunaan ponsel walaupun kebanyakan bukan ponsel cerdas. Menurutnya karena sudah terbiasa maka tidak akan sulit untuk melatih Pengawas TPS melakukan pengawasan dengan menggunakan IT. Karena itu Pengawas TPS nantinya diharapkan adalah orang yang memiliki ponsel cerdas, sudah terbiasa, atau minimal tidak asing dengan penggunaan ponsel cerdas. Sementara itu terkait anggaran, Panwas Kabupaten Jayapura juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengawasan di TPS berbasis IT.
Dengan kesiapan yang ada, Ronald meyakini program ini dapat berjalan baik di Jayapura. Apalagi, lanjutnya, Pemkab Jayapura juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program pengawasan di TPS berbasis IT. “Dalam hal menangani masalah pendanaan mereka siap. Komitmen. Apabila kami alami masalah infrastruktur, Pemda pun siap dengan Kominfo mereka,” tandasnya.
Ronald menegaskan, Kabupaten Jayapura juga siap untuk dijadikan salah satu daerah pilot project pengawasan di TPS berbasis IT oleh Bawaslu RI. Dengan begitu, nantinya output dari pengawasan di TPS akan dikembangkan. Yakni selain menyimpan file hasil pengawasan di Panwas Kabupaten, hasil rekaman video itu juga dapat disaksikan oleh masyarakat sebagaimana model pengawasan berbasis IT yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu RI.
Penulis: Haryo Sudrajat
 |
 |
Webmail
