Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pengawasan pemilu yang berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Bawaslu diperlukan peningkatan pemahaman kompetensi pegawai di bidang pelayanan publik agar pegawai dapat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Demikian disampaikan Kepala Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Agung BGB Indraatmadja saat menyampaikan laporan panitia pada Pembukaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pelayanan Prima (Service Excellence) bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Senin (1/9). Kegiatan diklat ini menghadirkan narasumber dari PIES Power yaitu DIdik Madani dan diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari pejabat struktural eselon IV, fungsional PNS dan pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Agung mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayanan prima adalah meningkatkan pemahaman pegawai tentang pelayanan prima, meningkatkan kualitas kerja pegawai dalam pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur. Membandingkan dan mengevaluasi relevansi pelayanan publik yang telah dilaksanakan saat ini, serta meningkatkan nilai tambah dalam pelayanan publik.
“Bawaslu perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pelayanan prima (service excellence) bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Tahun 2016,” jelas Agung Indraatmadja.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu, Muhammad saat memberikan arahan kepada para peserta diklat, bahwa kegiatan diklat pelayanan prima menarik dan penting. “Memang seperti itulah yang harus diberikan lembaga pelayanan publik. Targetnya adalah pelayanan prima. Semua lembaga yang mendeklarasikan lembaganya mengelola kepentingan publik harus siap memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Dengan diadakannya kegiatan ini, kita ingin mempersiapkan performa pelayanan prima, karena itu sebelum kita memberikan pelayanan prima, orang-orangnya harus prima dulu. Dengan diklat ini hasilnya, outputnya akan lebih prima,” harap Muhammad.
Dengan latar belakang Bawaslu sebagai lembaga yang unik dimana fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya sangat banyak dan penuh tantangan, antara lain penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan melakukan pengawasan tidak hanya peserta pemilu, KPU, tapi juga masyarakat, maka Ketua Bawaslu mengharapkan pula bahwa pegawai Bawaslu harus menjadi orang yang prima, menjadi pribadi-pribadi yang membentuk identitas organisasi yang bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah di lembaga pengawas pemilu.
“Yang mau kita bangun adalah sistem yang prima. Memang salah satu kekuatannya adalah sumber daya yang prima. Kita mau lembaga kita memberikan pelayanan yang prima. Memang orangnya harus prima tapi yang lebih penting sistemnya harus prima. Kalau sistemnya prima mau tidak mau, cepat atau lambat orang-orang di dalamnya harus juga menyesuaikan diri. Harus ada komitmen disertai ikhtiar yang serius untuk menyajikan pelayanan yang prima supaya orang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan lembaga ini", tegas Muhammad.
Penulis/Foto: Christina Kartikawati
 |
 |
Webmail
