Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah disetujui oleh DPR. Ini menandakan Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 akan dilaksanakan secara langsung.
Oleh karena itu, dalam apel pagi, Senin (26/1), Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan kepada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik menghadapi Pilkada tersebut.
Terlebih, tambah Gunawan, saat ini perbaikan-perbaikan terhadap Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih akan dilakukan oleh DPR hingga 18 Februari mendatang. Artinya, masih akan ada beberapa perubahan yang terjadi dalam Perppu ke depan.
Menurut Gunawan, salah satu kewenangan yang harus dipersiapkan oleh Bawaslu adalah kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Sebelumnya, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sudah digugurkan kewenangannya oleh putusan MK itu sendiri. Saat ini, hanya ada dua lembaga yang paling mungkin untuk diberikan kewenangan tersebut, yakni Mahkamah Agung dan Bawaslu RI.
"Sebelumnya, kita sudah diberikan kewenangan pada sengketa proses. Oleh sebab itu, kita tinggal menunggu DPR dan Pemerintah, untuk menetapkan kewenangan Sengketa proses dan hasil akan diberikan kepada lembaga mana," tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang rencananya digelar serentak pada 2015 ini, akan terjadi perubahan, dan kemungkinan besar diundur pada 2016 mendatang. Hal ini mengingat tahapan Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memakan waktu cukup panjang.
"Kita tunggu saja keputusan DPR dan Pemerintah. Termasuk apakah uji publik yang dilakukan selama 3 bulan tetap akan dilakukan atau tidak," tambah Gunawan.
Penulis : Falcao Silaban
Foto : Abdul Hamid Idrus
 |
 |
Webmail
