Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu meningkatkan kapasitas dan beradaptasi dengan perkembangan modus pelanggaran di ruang digital. Menurutnya, pelanggaran pemilu terus mengalami transformasi, baik dari sisi modus, penggunaan alat, maupun cara pelakunya menyembunyikan jejak.
"Pelanggaran pemilu itu tidak pernah diam di tempat. Dia terus mencari celah, bertransformasi, mencari hal-hal yang bisa dilakukan. Dia bisa mengubah modusnya, alatnya, pelakunya pun makin pandai menyembunyikan jejak," katanya dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 melalui daring, Kamis (19/11/2026).
Herwyn menjelaskan aktivitas kepemiluan tidak hanya berlangsung di lapangan, panggung kampanye, atau tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga di ruang digital. Ruang tersebut, kata dia, menjadi tempat masyarakat mencari informasi, berdiskusi, hingga membentuk pilihan politik.
Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan pemilu. Teknologi, kata dia, dapat membantu mempercepat penerimaan laporan, pengolahan data, dan memperluas jangkauan pengawasan.
Hanya saja, kata dia, ruang tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai ancaman, mulai penyebaran berita bohong, disinformasi, penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten palsu atau deepfake, hingga operasi pengaruh melalui akun-akun yang direkayasa.
Herwyn menilai berbagai modus tersebut dapat memengaruhi kemurnian suara pemilih. Lebih dari itu, kata dia, suara pemilih tidak hanya dapat dibelokkan melalui informasi yang beredar di ruang digital, tetapi juga melalui praktik politik uang.
"Suara itu bisa dibelokkan lewat layar gawai digital, atau bisa juga dibeli lewat amplop. Tugas kita adalah menjaga agar keduanya itu tidak terjadi," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia meminta pengawas pemilu memiliki kemampuan mengenali disinformasi dan konten buatan AI sejak dini. Pengawas, kata dia, perlu memahami batas kewenangan Bawaslu dalam pengawasan ruang digital serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar pengawasan berjalan efektif.
Pemanfaatan teknologi juga, kata dia, harus diimbangi dengan integritas dan kecakapan sumber daya manusia. Dia beralasan, aplikasi dan sistem informasi hanya menjadi alat bantu, sedangkan kualitas pengawasan tetap ditentukan oleh orang yang mengoperasikannya.
"Secanggih apa pun alatnya, hasil pengawasan itu tetap harus ditentukan oleh orang yang memegangnya," tegasnya.
Editor: Reyn Gloria