Audiensi dengan KSP, Bawaslu Dorong Integrasi Data Kependudukan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong integrasi data kependudukan antara Dukcapil dan Kemendagri. Pasalnya, Bawaslu selama ini kerap mengalami kesulitan dalam mengakses dan memperoleh data tersebut.
“Kami mohon dukungan KSP (Kantor Staf Presiden) agar integrasi ini dapat didorong. Semoga ke depan kita bisa dibantu untuk mempermudah aksesibilitas data ini, mengingat data pemilih merupakan bahan baku utama bagi kami dalam melaksanakan pengawasan pemilu,” ucapnya dalam audiensi di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Ferdinand, data kependudukan yang tidak mutakhir juga dapat memicu lonjakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada hari pemungutan suara dan menjadi salah satu penyebab pemungutan suara ulang. Kondisi tersebut membuat jajaran pengawas pemilu di lapangan harus bekerja lebih keras untuk meminimalkan data ganda serta mencegah potensi pelanggaran melalui pengawasan berbasis data yang akurat.
“Maka, pada 2026 ini, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemutakhiran data pemilih sebagai wujud pemetaan kerawanan isu data pemilih yang berpotensi terjadi berulang pada Pemilu 2029,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Hera Nugurahayu mengapresiasi pemetaan kerawanan yang disampaikan Bawaslu. Dia menilai data-data yang dipaparkan Bawaslu merupakan wawasan baru yang sangat berharga bagi KSP.
“Kami sepakat bahwa Indeks IKP memiliki peran krusial di daerah, sehingga metodologinya perlu terus diperkuat agar dapat diaplikasikan secara optimal di tingkat lokal meski prosesnya rumit, namun ini sangat menarik dan akan kami perdalam lebih lanjut,” terangnya.
Foto: Hendi Purnawan
Editor: Nofiar
