Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menekankan bahwa transformasi digital saat ini tidak boleh dimaknai sekedar digitalisasi administrasi pengawasan atau pembangunan berbagai aplikasi. Lebih lanjut menurutnya, teknologi harus mengubah cara Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi masyarakat, menangani dugaan pelanggaran, mengelola data, dan mengambil keputusan.
"Dengan teknologi, pengawasan harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran terjadi menuju kemampuan membaca potensi risiko sebelum pelanggaran terjadi," imbuhnya saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Airlangga pada Rabu (26/8/2026).
Puadi meyakini bahwa arah pengawasan Bawaslu perlu bergeser dari yang berbasis peristiwa menjadi pengawasan berbasis data dan risiko. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor bersama masyarakat, perguruan tinggi, media, dan berbagai komunitas pemangku kepentingan.
Meski demikian, Puadi mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan teknologi sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai instrumen pendukung demokrasi. Mengutip gagasan Lawrence Lessig mengenai code as regulation, ia memperingatkan arsitektur platform dapat memengaruhi perilaku manusia, sehingga transformasi digital Bawaslu wajib mengedepankan etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Oleh karena itu, Puadi menaruh harapan besar kepada generasi muda dan mahasiswa untuk menerapkan prinsip critical digital citizenship dengan tidak mudah menelan informasi mentah-mentah. Ia mengajak para mahasiswa untuk senantiasa kritis dalam memverifikasi kebenaran fakta serta mempertanyakan bukti dan motif di balik penyebaran suatu isu, alih-alih hanya berfokus pada seberapa menarik atau populernya informasi tersebut.
"Saudara bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi, pembentuk opini, dan penggerak partisipasi. Karena itu, Saudara juga memiliki tanggung jawab demokratis yang besar. Saya ingin menitipkan satu pesan: Jangan menjadi generasi yang paling cepat menerima informasi. Jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi," ungkapnya.
Lebih jauh, Puadi mengarahkan agar program Bawaslu Campus Connect dapat mentransformasi lingkungan kampus menjadi laboratorium demokrasi berbasis pengetahuan (knowledge-based democracy). Ia membuka peluang kerja sama yang luas bagi civitas akademika dalam melakukan riset kepemiluan, pemetaan risiko, pengujian kebijakan, hingga pengembangan inovasi teknologi pengawasan dan gerakan cek fakta.
Mengakhiri arahannya, Puadi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki Bawaslu, melainkan sejauh mana teknologi mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan kepercayaan publik. Ia menyimpulkan bahwa teknologi hanyalah alat dan data adalah sumber daya, namun integritas manusia serta partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi penentu utama dalam menjaga demokrasi Indonesia agar tetap hidup dan bermartabat.
Foto: Bhakti Satrio Wicaksono
Editor: Reyn Gloria
