Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya memetakan potensi kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Langkah strategis ini dilakukan guna mencegah munculnya data pemilih bermasalah atau 'ghaib' sejak dini menjelang tahapan pemilu mendatang.
"Kita harus cegah munculnya data pemilih 'ghaib' sejak dini. Pemetaan potensi kerawanan dalam PDPB menjadi kunci agar data pemilih pada pemilu mendatang benar-benar valid," hal tersebut diungkapkan Bagja dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Kerangka Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDBP di Jakarta. Senin (10/8/2026).
Lanjut Bagja, ia membeberkan sejumlah rekam jejak dinamika data pemilih di daerah yang pernah ditemukan Bawaslu, seperti kasus KTP ganda di Papua Barat Daya hingga penyusutan drastis Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Nabire pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dari 130 ribu menjadi 89 ribu pemilih.
"Kerawanan dalam pemutakhiran data pemilih itu riil. Jangan dikira hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Kita pernah menemukan ada satu KTP dengan dua identitas, dua KTP tapi satu NIK. Hal-hal seperti ini yang harus kita cegah dan petakan dalam indeks kerawanan," tegas Bagja.
Ia juga menyoroti hilangnya puluhan ribu data pemilih tanpa sebab alamiah yang wajar di suatu wilayah, yang dinilainya harus diinvestigasi secara mendalam.
"Dalam hukum kependudukan, kalau ada puluhan ribu data pemilih mendadak hilang, itu pasti ada sebabnya entah karena perang atau bencana alam. Kalau tidak ada kejadian apa-apa tapi data hilang, ini yang jadi permasalahan dan harus kita teliti kembali," ujarnya.
Untuk memastikan data akurat, Bagja mendorong jajaran pengawas pemilu dan tim peneliti internal agar tidak hanya bekerja di belakang meja. Pegawai dan jajaran teknis diminta turun langsung ke daerah-daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi, termasuk wilayah terpencil di Papua.
"Pengawasan itu tidak bisa cuma dari atas kertas. Staf dan tim peneliti harus turun langsung mengecek ke daerah-daerah dengan kerawanan tinggi, seperti Nabire, Dogiyai, sampai Paniai. Kita harus tahu persis kondisi riil di lapangan seperti apa," tambah Bagja.
Selain persoalan teknis data pemilih, dia secara tegas mengevaluasi tingkat kehadiran jajaran Bawaslu daerah yang tak hadir dalam forum strategis tersebut. Bagja menginstruksikan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bawaslu dan Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk melakukan evaluasi ketat hingga peninjauan langsung ke daerah yang terindikasi kurang disiplin.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Jaka Fajar
