Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memaparkan empat tantangan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan. Tantangan pertama, kata dia, kondisi geografis dan cuaca ekstrem.
Menurutnya, pengawasan di wilayah kepulauan sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca. "Mobilisasi pengawas sangat bergantung pada transportasi laut, sementara jadwal pelayaran kerap berubah mengikuti kondisi cuaca," katanya dalam diskusi bertajuk Efektivitas Mengawal Demokrasi di Wilayah Kepulauan secara daring, Jumat (24/7/2026).
Tantangan kedua, lanjut dia, kendala distribusi logistik pemilu. Menurutnya, proses pengiriman logistik antarpulau memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, baik akibat keterlambatan distribusi maupun potensi kerusakan logistik karena cuaca. Selain itu, kata dia, titik-titik transit logistik juga memerlukan perhatian khusus dalam proses pengawasan.
Ketiga, sambung dia, Puadi kesenjangan infrastruktur teknologi. Dia menjelaskan, di kepulauan, masih terdapat daerah yang tidak memiliki jaringan internet menyebabkan pemanfaatan aplikasi pengawasan berbasis digital, seperti SigapLapor dan Siwaslu, belum dapat berjalan optimal.
"Hal itu menyebabkan pelaporan pelanggaran secara real-time menjadi terhambat," katanya.
Keempat, kata dia, risiko kerentanan politik lokal. Dia menjelaskan kuatnya hubungan kekerabatan di wilayah kepulauan dapat memunculkan praktik politik uang, hubungan patronase, maupun intimidasi yang sulit terdeteksi apabila tidak diantisipasi melalui pengawasan yang efektif.
Menjawab tantangan tersebut, Puadi menilai pengawasan partisipatif menjadi salah satu strategi yang harus terus diperkuat. Keterlibatan masyarakat kata dia, pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan dinilai mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke pulau-pulau yang sulit dijangkau.
Selain itu, dia mendorong penguatan sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah daerah, TNI AL, Kepolisian perairan dan udara (Polairud), BMKG, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memitigasi hambatan distribusi logistik dan mobilitas pengawas.
Selanjutnya, kata dia, mitigasi pelanggaran khusus wilayah pesisir. Menurutnya, penanganan pelanggaran di wilayah kepulauan membutuhkan penyesuaian SOP yang responsif terhadap kendala jarak dan waktu, legalitas penyelesaian sengketa atau pelanggaran.
Dalam acara tersebut dia juga menegaskan kedilan pemilu dan hak pilih warga di pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal memiliki bobot moral dan hukum yang sama dengan warga di ibu kota. Untuk itu, tantangan geografis tidak boleh mengurangi kualitas perlindungan hak pilih masyarakat.
"Tingginya gelombang laut dan jauhnya jarak antar-pulau di Maluku tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menjaga kesucian suara rakyat. Mari kita jadikan wilayah kepulauan sebagai benteng pertahanan integritas demokrasi Indonesia," ujarnya.
Editor: Reyn Gloria