Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan perlunya sebuah komitmen bersama dalam mengelola keuangan yang berasal dari dua sumber anggaran, yakni dari APBN maupun APBD untuk dana hibah Pilkada.
"Karena itu adalah uang rakyat dan satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Di samping Bawaslu harus sukses dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu juga harus sukses dalam pengelolaan keuangan. Apa artinya sukses pengawasan tetapi tidak sukses dalam pengelolaan keuangan," tegas Abhan saat memberikan arahan kepada peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2017, di Jakarta, Minggu (3/12/2017).
Ke depan, lanjut Abhan, tantangan Bawaslu semakin berat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mengalami masa transisi dari yang sebelumnya Panwas kabupaten/kota yang adhoc akan menjadi sebuah badan yang permanen. Maka salah satu evaluasi Bawaslu adalah bagaimana kabupaten/kota dapat mengelola keuangan dengan baik dalam satu tahun ini.
"Jangan sampai ada informasi atau laporan kepada kami bahwa kabupaten A misalnya tidak beres dalam pengelolaan hibah dan sebagainya. Maka bimtek ini diadakan untuk membekali jajaran pengawas agar mengelola keuangan dengan baik," jelasnya.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi ini berharap pula dalam masa transisi semua provinsi serta kabupaten/kota harus siap dalam administrasi laporan keuangan. "Karena yang awalnya hanya 35 satuan kerja (satker) tahun depan akan menjadi 549 satker. Untuk para kepala sekretariat harus dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan dukungan kepada komisioner dalam mengawal demokrasi," pungkasnya.
Penulis/Foto: Christina Kartika
 |
 |
Webmail
