Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada persoalan mekanisme penanganan sengketa pada Pilkada Serentak 2020. Alasannya, masih ada ketidaksesuaian antara aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Kita mempunyai persoalan karena terbiasa dengan penyelesaian sengketa pemilu (berdasarkan UU Pemilu). Sekarang harus berusaha melaksanakan dan melihat sengketa dengan UU 10," ujarnya saat menutup Rapat Evaluasi Peraturan Bawaslu Mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Bandung, Jumat (11/10/2019).
"Tetapi, jangan lupa bahwa UU 10 juga dalam proses revisi sehingga ada kemungkinan proses mekanisme sengketa yang pada Pemilu 2019 juga akan diadaptasi untuk UU 10/2016. Mudah-mudahan sebelum ada sengketa pencalonan sudah selesai,” tambah Fritz.
Bawaslu, lanjutnya, menyiapkan dua skenario. Pertama, memperbaiki persoalan pasal 10, pasal 11, dan pasal 134 dalam UU Pilkada. “Skenario kedua, Kita harus bereskan dulu mengenai musyawarah, mengenai kerja dengan cara berpikir UU 10/2016. Mudah-mudahan adopsinya dari UU Pemilu,” imbuhnya.
Untuk itu Fritz menilai, pentingnya menginventarisasi beberapa persoalan yang muncul. "Mudah mudahan bisa kita kerucutkan persoalannya," tukas dia.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
