Pandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo meminta pemerintah memberi perlakuan yang sama dalam pemberian santunan bagi ratusan pengawas pemilu yang sakit hingga meninggal dunia.
Hal itu menyikapi langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang bakal mengalokasikan dana untuk memberi santunan kepada 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.
Menurut Ratna, para Pengawas TPS (PTPS) yang berada di jajarannya paling bawah itu, memiliki beban tugas tak kalah berat dengan para penyelenggara pemilu. Sebab, lanjutnya, PTPS harus senantiasa melakukan pengawasan langsung proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS.
“Sehingga, sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan dana santunan bagi PTPS yang sakit maupun meninggal dunia,” imbuhnya di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (24/4/2019).
"Harusnya risiko kerja PTPS juga menjadi perhatian pemerintah sejak awal. Dan kalau pun baru mau dilakukan (pemberian santunan pasca adanya kejadian) sekarang harus secara berimbang. Tidak boleh salah satu pihak saja," tambah Ratna.
Meski begitu, Ratna tidak lantas menyalahi kebijakan Kemenkeu yang terkesan sepihak. Dia menganggap, pihak Kemenkeu pun sedang melakukan kajian untuk juga memberi santunan kepada PTPS yang sakit bahkan meninggal dunia.
"Harus ditelusuri dulu kenapa keputusan pemerintah hanya menyantuni KPPS apakah mereka (Kemenkeu) tidak dapat info sebelumnya. Kalo benar begitu, nanti biar Sekjen Bawaslu yang memberi info tentang PTPS yang menjadi korban," tegasnya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu, hingga Senin, 22 April 2019 malam, tercatat 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia. Pengawas-pengawas pejuang demokrasi tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi. Dimana, provinsi dengan jumlah terbanyak pengawas pemilu yang meninggal adalah Jawa Barat yaitu sebanyak 10 orang.
Ada pula pengawas yang mengalami kekerasan dalam bertugas. Jumlahnya 19 orang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di 11 provinsi. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang pengawas pemilunya paling banyak mendapat kekerasan, yaitu masing-masing dua orang.
Sedangkan, 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. Jumlah itu tersebar di 66 kabupaten/kota du 22 provinsi. Di Jawa Timur, paling banyak pengawas pemilu yang tertimpa kecelakaan, yakni 22 orang.
Selain itu, 160 orang pengawas pemilu yang tersebar di 77 kabupaten/kota di 22 provinsi menjalani rawat inap. Jumlah terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan dengan 22 orang pengawas pemilu yang menjalani rawat inap.
Sementara 273 orang pengawas pemilu menjalani rawat jalan pada masa tugas pengawasan pemilu. Angka tersebut tersebar di 84 kabupaten/kota di 23 provinsi. Pengawas pemilu paling banyak menjalani rawat jalan ada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 orang.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida Rasahan menjelaskan, di tempatnya ada 3 PTPS yang meninggal dunia dan 17 PTPS yang sakit saat menjalankan tugasnya.
Terkait itu, ia menegaskan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sumut akan melakukan urunan sukarela guna menyantuni petugasnya yang sakit hingga meninggal dunia. Dia mengaku, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah setempat untuk membantu memberikan santunan, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.
"Kami sudah sudah minta bantuan dari Pemda setempat. Dan juga patungan untuk membantu pendanaan bagi petugas yang mengalami musibah," pungkasnya.
Editor : Ranap Tumpal HS