Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu RI Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta, Jum’at (12/6). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, dan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, serta didampingi Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan hari lahirnya yang ke - 3 di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Jum'at (12/6).
Ternate, Badan Pengawas Pemilu – Masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, disinyalir karena miskinnya pemahaman pemda tentang penerima manfaat hasil pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) seluruh provinsi di Indonesia. Hasil pemetaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kesiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, tetapi juga menyongsong Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, digelar rapat membahas roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019 di Kantor Bawaslu RI, Senin (15/6).
Halbar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI mengapresiasi Pemkab Halmahera Barat (Halbar) menyusul kepastian dana hibah daerah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sebesar Rp 4,8 miliar dalam APBD induk dan APBD Perubahan. Padahal wilayah ini masuk dalam kategori zona merah dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
CALL FOR PAPERS
Redaksi Jurnal BAWASLU mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan masyarakat luas untuk memberikan tulisan/ hasil penelitian mengenai tema yang sudah ditentukan.
TEMA:
DISKURSUS PENGAWASAN PEMILU
TOR:
Halut, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak enam desa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dinilai rawan pelanggaran daftar pemilih dan penggelembungan suara menjelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Pasalnya masyarakat di enam desa tersebut ‘terbelah dua’, sebagian merasa menjadi warga Kabupaten Halmahera Utara dan sebagian lainnya warga Halmahera Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tetap dipertahankan. Namun, Sentra Gakkumdu harus mengevaluasi dan mereformasi dirinya agar lebih baik dalam menindak pidana pemilihan di Pilkada nanti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu RI menerima aduan dari peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Mimika yang merasa dirugikan terkait penetapan anggota DPRD Kabupaten Mimika yang dianggap tidak sesuai, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Rabu (17/6).
Sleman, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menagih komitmen pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal dukungan pemerintah pada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Pasalnya, Bawaslu menemukan, kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak layak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pemilu Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Berbagai perombakan regulasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang lebih baik. Namun berbagai perombakan regulasi ini dinilai Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, tidak memiliki konsistensi.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Panwas Pemilihan tingkat kabupaten/kota wajib menembuskan laporan atau temuan pelanggaran yang sudah teregistrasi ke Bawaslu Provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam undang-undang No.
