Pangkalpinang, Bawaslu Bangka Belitung - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Focus Group Disscussion (FGD) dengan berbagai stakeholder di wilayah Bangka Belitung, bertempat di gedung Depati Barin, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bangka Belitung, Senin (11/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) kembali mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan yang digelar Jumat (15/5) di Gedung Bawaslu itu merupakan rapat lanjutan membahas tentang Usulan Perubahan Terhadap Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Tapanuli Selatan, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu praktik menyimpang dalam rekrutmen kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar yang mesti dipenuhi bakal calon agar diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Menjelang tahap pencalonan pilkada serentak 2015 yang akan dimulai beberapa bulan mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mencium adanya modus baru dalam praktik "uang perahu".
Pangkalpinang, Bawaslu Babel - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan Bimtek (bimbingan teknis) bagi seluruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) dan Kepala Sekretariat serta Bendahara 4 (empat) kabupaten, diantaranya: Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur.
Padang Sidempuan, Bawaslu -- Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada awal bulan Desember 2015, memberikan dukungan pegawai sekretariat berlatar belakang ilmu hukum guna memperkuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dalam menyelesaikan sengketa proses pilkada.
Padang Sidempuan, Bawaslu -- Praktek penyimpangan rekrutmen calon kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar untuk dapat diusung partai politik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, digelar kegiatan 'Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2015' selama tiga hari sejak Senin (18/5) hingga Rabu (20/5) di Grand Cempaka Resort & Convention Bogor.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- A.M. Santiaji Pananrangi resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara setelah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Senin (18/5) malam. Acara pelantikan yang dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas dan para undangan baik dari internal pejabat dan staf Bawaslu RI dan serta Kepala Sekretariat Propinsi se Indonesia.
Sibolga, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu siap merekomendasikan penundaan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, apabila pemerintah daerah setempat belum menganggarkan dana pengawasan pilkada bagi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Rekomendasi penundaan pilkada juga akan dilakukan bila dana pengawasan pilkada yang dianggarkan sangat minim, dalam artian tidak mencukupi untuk membayar honor pengawas pemilu hingga tingkat TPS.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, digelar kegiatan 'Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2015' selama tiga hari sejak Senin (18/5) hingga Rabu (20/5) di Grand Cempaka Re
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - A.M. Santiaji Pananrangi resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara setelah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Senin (18/5) malam.
Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam Rangka Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bapati dan Walikota Tahun 2015 di Musi Rawas, Selasa (19/5). “Jika hak pilih ibarat gen, maka hak pilih itu melekat,” ungkapnya.
Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dilarang oleh peraturan manapun, fenomena tersebut sulit dihilangkan dan bahkan cenderung semakin parah.
Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada di Kotawaringin Timur yang digelar serentak dengan Pilkada yang lain pada 9 Desember mendatang, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Kotawaringin Timur punya sejarah tidak bagus terutama dalam Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Sosialisasi tersebut diluncurkan sebagai upaya untuk mempermudah dan menyamakan persepsi antara KPU dan partai politik dalam melakukan proses pencalonan yang berupa data pasangan calon di seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
