Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Banyak pihak menyangsikan UU No. 8 Tahun 2015 karena banyak pasal yang tidak jelas. Begitu juga Komisi II DPR RI mengakui bahwa Undang-Undang tentang Pilkada tersebut memiliki banyak kelemahan dan cenderung multitafsir. Namun, Komisi II DPR meminta agar moralitas dan keadilan dalam demokrasi harus diutamakan daripada kepastian hukum dari UU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 yang sudah di depan mata, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terus mematangkan persiapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Suasana harmonis dan penuh kehangatan begitu terasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu RI pada hari pertama masuk kerja setelah libur cuti bersama Lebaran, Rabu (22/7). Segenap pegawai Setjen Bawaslu RI berkumpul di lapangan sejak pukul 08.00 pagi untuk melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak (sidak) kesiapan para pejabat serta staf di lingkungan Bawaslu RI, Senin (27/7) pagi, dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 dinilai menjadi ujian sekaligus batu loncatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu penting bagi Bawaslu untuk dapat menghasilkan pengawasan yang efektif baik dalam proses pengawasan tahapan pemilu maupun dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini adalah hajatan bersama dimana pelaku utamanya adalah penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh jajaran didaerah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menemukan beberapa persoalan dalam tahapan pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015. Dari peninjauan langsung maupun laporan yang diterima Bawaslu RI dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur, masalah kepengurusan di beberapa partai politik ternyata menjadi persoalan serius dalam tahapan pencalonan yang sudah dimulai Minggu (26/7) kemarin.
Palu, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng, Asrifai beserta sejumlah staf melakukan supervisi tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/7).
Sigi, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mengingatkan pemerintah agar persoalan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal itu mengemuka saat Ketua Bawaslu RI Muhammad melakukan supervisi langsung tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (28/7).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu melaksanakan pemantauan terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Walikota untuk 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Ketua Bawaslu hadir dalam acara pendaftaran tersebut.
Selain melaksanakan pemantauan pendaftaran, Muhammad juga berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo untuk mendukung pelaksanaan Pilkada agar berlangsung dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyosialisasikan terkait aturan main pelaporan pelanggaran. Kepala Bagian (Kabag) Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman mengatakan syarat pelaporan apabila terjadi pelanggaran pada pilkada, haruslah memenuhi syarat formil dan materil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam gelaran Pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan kesiapannya dalam mengamankan Pilkada tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Polri akan membentuk beberapa satuan tugas (Satgas). Demikian disampaikan Kapolri, Jenderal (Pol) Badroddin Haiti saat menghadiri rapat gabungan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (6/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Tekad untuk melaksanakan Pilkada serentak harus berhasil. Baik dari sisi demokrasi, paham kedaulatan hingga perjuangan pada hak-hak rakyat. Demokrasi harus bermanfaat bagi bangsa, aman dan sukses. Demikian disampaikan, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat menghadiri rapat konsultasi gabungan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, (6/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakat, DPRD diminta untuk turut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Ferdinand ET Sirait ketika menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko, Rabu (8/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta kepada pihak penyidik kepolisian agar tidak membebankan Panwaslu untuk mencari dua alat bukti. Pasalnya, Bawaslu tidak memiliki kewenangan layaknya kepolisian maupun kejaksaan.
Pernyataan Muhammad itu memang bentuk keluhan terhadap Sentra Gakkumdu di beberapa daerah pada saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 lalu, yang ‘memaksa’ Pengawas Pemilu memenuhi dua alat bukti.
