Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015 sudah di depan mata.
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggaran tetap menjadi permasalahan yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015. Terkait anggaran untuk Bawaslu sendiri, baru 44 daerah dari 269 daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada. Sementara 225 daerah belum melakukan penandatanganan NPHD karena belum disepakati.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota di Ballroom Hotel Novotel, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Rabu, (20/5). Bertema ‘Konsolidasi dan Sinergitas dalam Mewujudkan Penyelengaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan WaliKota Tahun 2015 dengan Luber, Jurdil, dan Partisipatif’, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad.
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam proses rekrutmen pemimpin seperti di pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) dinilai kian mengkhawatirkan. Cara curang dari peserta pilkada yang terkadang justru dinanti oleh para pemilih itu, dinilai merusak sendi demokrasi Indonesia. Apabila kedepannya uang menjadi faktor penentu keterpilihan dimana politik uang makin merajalela dan pemilih makin pragmatis, bukan tidak mungkin kedepannya tokoh yang baik dan berkualitas akan enggan berkontestasi dalam pilkada.
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat serta Walikota dan Wakil Walikota, di Provinsi Bengkulu, Senin (25/5). Rakor diharapkan bisa menjadi alat untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran dan mencegah potensi pelanggaran pada pilkada serentak 2015.
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu- Ratusan stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota mengikuti Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
Acara yang berlangsung mulai Senin (25/5) hingga Selasa (26/5) ini dibuka secara resmi oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah.
Ditulis oleh : rumonang sipayung pada :
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pengawasan pemilihan gubernur pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak yang akan dimulai tahun 2015 ini belum terbebas dari titik rawan korupsi. Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dianggap jauh lebih baik dibanding aturan sebelumnya.
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, selalu ada korelasi positif antara proses politik dengan transaksi keuangan mencurigakan. Tren kenaikan transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan menurutnya selalu terjadi pada saat menjelang pemilu.
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekitar 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Selasa (26/5) sore. Kedatangan rombongan yang mengenakan jas almamater merah ini untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik kepemiluan di Indonesia.
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :
Semarang, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Senin (25/5). Nota kesepahaman dibangun guna mewujudkan terselenggaranya Program Pascasarjana (S2) Tata Kelola Pemilu di universitas tersebut.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam HS Akili terkait persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Gorontalo, Kamis, (28/5) di Ruang Rapat Bawaslu RI.
Ditulis oleh : falcao pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – International Foundation for Electoral System (IFES) kembali merencanakan beberapa program dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2015 ini. Selama rencana tersebut dimaksudkan untuk perbaikan kualitas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu menyatakan siap mendukung rencana tersebut.
Ditulis oleh : deytri aritonang pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggelar sarasehan sekaligus pertukaran pengetahuan (exchange of view) terkait pemilu dan pengawasan pemilu dengan delapan negara sahabat Indonesia, Selasa (12/5/2015). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberi masukan bagi perbaikan demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu di Indonesia.
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Pangkalpinang - Bawaslu Bangka Belitung. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Focus Group Disscussion (FGD) dengan berbagai stakeholder di wilayah Bangka Belitung,, Senin (11/5).