Berita

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali mengingatkan agar PNS tidak memihak dan tidak membantu pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pertarungan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah selalu memuat deklarasi siap menang dan siap kalah. Namun, pada faktanya mereka hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu- Tiga  pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia  menghasilkan partisipasi pemilih yang terus menurun, 93,3 % pada Pemilu 1999,  84,9 %  pada Pemilu 2004,  70,9 %  pada Pemilu 2009 dan pada Pemilu 2014 hanya 75,11 % .

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan hasilnya dapat diterima masyarakat salah satunya terpulang pada  profesionalisme penyelenggara. Namun di satu sisi keprofesionalan penyelenggara yang berintegritas adalah salah satu poin kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 yang telah dirilis Bawaslu RI.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka memperkuat tugas-tugas pengawasan pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menandatangani nota kesepakatan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Gedung Bawaslu, Jakarta, besok, Kamis (8/10).

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Meskipun ikhtiar membuat undang-undang itu dibuat tegas dan jelas, namun kenyataannya ada saja pasal yang dibuat abu abu. Contoh munculnya cost politic dan money politic, dua makna yang berbeda. Semua ini adalah bagian dari regulasi yang tidak jelas dan tidak tegas. Antara cost politics dan money politics perbedaannya tipis sekali sehingga potensi politik uang sangat tinggi.

Jakarta, Badan Penagwas Pemilu - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukri Aruman dan Arwan Syahroni  melakukan kunjungan dan konsultasi  ke kantor Bawaslu RI, Rabu, (7/10). Mereka ditemui langsung pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dan tenaga ahli Bawaslu, Saparuddin  di ruang rapat lantai II.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah 2015 memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, Bawaslu RI menggelar pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi teladan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Sebanyak dua ekor sapi dan satu ekor kambing dipotong di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jumat (25/9) siang.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran Dalam Pilkada membahas penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui lembaga penyiaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan, penegakan hukum atas praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan secara tegas. Bawaslu bahkan mendorong pemberian sanksi administrasi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilihan bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sistem Pemilu dan kepartaian dinilai memiliki dampak terhadap efektivitas sistem presidensial yang dianut. Sistem Pemilu yang tepat diharapkan dapat menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai sederhana dan muaranya adalah efektivitas sistem presidensial. Untuk membahas topik tersebut Bawaslu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Sistem Pemilu dan Kepartaian Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Presidensial" di Ruang Rapat Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (29/9).