Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pencalonan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam waktu dekat Pilkada serentak tahun 2015 di 269 daerah akan diselenggarakan, namun beberapa hambatan/masalah yang muncul perlu menjadi perhatian bersama. Dari mulai masalah anggaran, persoalan daftar pemilih, rasa ketidakpuasan calon/pendukung karena tidak lolos verifikasi, netralitas birokrasi, terlibatnya pegawai negeri sipil (PNS), dan masih adanya calon tunggal di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang berhak maju di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 pada 24 Agustus silam, Bawaslu mulai disibukkan dengan adanya temuan maupun laporan terkait sengketa pemilihan.
Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 di provinsi termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9). Rapat koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk mengawal pilkada yang bersih, berintegritas dan damai.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi, maka Bawaslu perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Pilkada serentak tahun 2015 sudah memasuki tahapan kampanye sejak 28 Agustus dan akan berakhir hingga 6 Desember 2015 nanti. Bawaslu perlu memberi perhatian serius mengingat tahapan ini disinyalir paling banyak terjadi pelanggaran oleh peserta pilkada.
“Penanganan pelanggaran harus dilakukan secara cepat,” kata Nelson Simanjuntak dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Bogor, Jumat (5/9).
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Guna mendekatkan hadirnya kualitas pada proses dan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai Senin 7 September hingga Selasa 8 September esok akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kendati di cap sebagai salah satu daerah paling rawan yang masuk dalam zona merah pada pelaksanaan Pemilihan 2014 lalu, target tinggi tetap disematkan kepada Kabupaten Musi Rawas untuk gelaran Pemilihan Bupati 2015 Desember mendatang. Lewat sukses pelaksanaan pilkada yang akan diikuti tiga pasangan calon tersebut, Musi Rawas ditargetkan keluar dari zona merah bahkan menjadi percontohan bagi daerah lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan bagi pasangan calon yang tidak lolos pada tahap verifikasi calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 diharapkan tidak mempermasalahkan daftar pemilih pada tingkat lokal daerah masing – masing. Pasalnya banyak pasangan calon yang tidak lolos pada akhirnya memilih untuk pendataan ulang daftar pemilih yang nantinya dapat menghambat proses tahapan yang berlangsung.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah rawan terjadi pelanggaran di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pilkada Se-Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, di Ballroom Hotel Abadi, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Selasa (8/9)
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak hanya tinggal tiga bulan lagi namun anggaran untuk pengawas masih saja menjadi persoalan di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Musi Rawas Utara. Anggaran yang semula sudah disepakati bersama tiba-tiba dipangkas secara sepihak oleh pemerintah daerah setempat.
Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilu – Ada empat kekuatan politik di dunia demokrasi, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Media/Pers. Dengan adanya empat kekuatan politik yang dahsyat ini. Kita semua harus bisa memaklumi terbitnya peraturan tentang kepala daerah yang di dalamnya menyebutkan bahwa kepala daerah yang akan maju lagi mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan yang masih diembannya sebagai kepala daerah.
